Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal

Judul Tulisan

Daftar Isi

Pengantar Editor

Pengantar oleh Yasraf Amir Piliang

Prolog

Peradilan Rakyat oleh Jacob Sumardjo

I. Tentang Kuasa, Penguasa, dan Kekuasaan

• Pemimpin, Lembaga Politik, dan Teori Politik
  – oleh Ignas Kleden
• Machiavelli: Guru Benar atau Guru Konyol?
  – oleh Franz Magnis-Suseno
• Wajah Lain Machiavelli
  – oleh Rizal Mallarangeng
• Kekuasaan dalam Selimut Kolektivisme Naif
  – oleh Andre Ata Ujan
• Kekuasaan Ada di Mana-mana
  – oleh Tommy F. Awuy
• Hegemoni Kekuasaan versi Gramsci
  – oleh Ariel Heryanto
• Renungan Kekuasaan
  – oleh Jacob Sumardjo
• Kekuasaan dan Tanggung Jawab
  – oleh Kuntowijoy0
• Mencari Pemimpin Sejati
  – oleh Mudji Sutrisno
• Kekuasaan dan Kebudayaan
  – oleh M. Amien Rais
• Moral Kekuasaan
  – oleh Nurcholish Madjid

II. Membedah Hegemoni Daulat Tuanku

• Megatruh
  – oleh Rendra
• Jawa
  – oleh Kuntowijoyo
• Kolonialisme, Feodalisme, Demokrasi
  – oleh Selo Soemardjan
• Neo-Feodalisme: Dari Model Mataram sampai Beambten-Staat
  – oleh Umar Kayam
• Akar Budaya Feodalisme
  – oleh Taufik Abdullah
• Neo-Feodalisme dan Demokratisasi Ekonomi
  – oleh M. Dawam Rahardjo
• Sistem Kekuasaan Jawa dan Stabilitas Politik Orba
  – oleh Fachri Ali
• Mentalitas Pegawai, Feodalisme, dan Demokratisasi
  – oleh Koentjaraningrat
• Budaya Feodal dan Intelektual Marjinal
  – oleh Bagin

III. Pergulatan Meruntuhkan Daulat Tuanku

• Sejarah, Kekuasaan, dan Amnesia
  – oleh Taufik Abdullah
• Teknologisasi Kekuasaan
  – oleh Tommy F. Awuy
• Strategi Sang Komandan
  – oleh Asvi Warman Adam
• Dekonstruksi Kultural Orde Baru dan Masa Depan Bangsa
  – oleh Yasraf Amir Piliang
• Belajar dari Demokrasi ala Soeharto
  – oleh M. Amien Rais
• Homo Orbaicus
  – oleh Jalaluddin Rakhmat
• Oposisi dalam Politik Indonesia
  – oleh Ignas Kleden
• Menuju Politik Konkret
  – oleh Ulil Abshar Abdalla
• Pelajaran Tiga Peristiwa Peralihan
  – oleh Deliar Noer
• Dari Kemerdekaan Negara Menuju Kemerdekaan Rakyat: Renungan Proklamasi 17 Agustus 1945
  – oleh Pudjo Suharso

IV. Membangun Daulat Rakyat ala Indonesia

• Demokratisasi: Pemberdayaan Masyarakat
  – oleh Soetandyo Wignjosoebroto
• Masa Depan Demokrasi di Indonesia
  – oleh Abdurrahman Wahid 
• Menuju Negara Rasional
  – oleh Kuntowijoyo
• Budaya Politik atau Moralitas Politik?
  – oleh Ignas Kleden
• Menghidupkan Kultur Masyarakat Berembuk
  – oleh Umar Kayam
• Upaya Menegakkan Demokrasi
  – oleh M. Amien Rais
• Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa
  – oleh Nurcholish Madjid
• Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya Kehidupan Demokratis dalam Bernegara
  – oleh Soetandyo Wignjosoebroto
• Pembangunan Orde Baru dan Masyarakat Madani
  – oleh M. Dawam Rahardjo
• Reformasi dan Pemberdayaan Civil Society
  – oleh Muhammad AS Hikam
  
• Masyarakat Madani (Civil Society): Akar Demokrasi di Indonesia
  – oleh Maswadi  Rauf
• Negara dan Strategi Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menuju Masyarakat Madani
  – oleh M. Dawam Rahardjo

Epilog

Menuju Masyarakat Madani
– oleh Nurcholish Madjid

Lampiran

Dari Daulat Rakyat ke Indonesia Merdeka
– oleh Mohammad Hatta (alm.)

Sumber Tulisan

Tentang Penulis

Indeks

Sinopsis

Dalam perspektif Machiavellian, mendasarkan kekuasaan terus menerus pada kelicikan dan kekerasan bukanlah tanda keberhasilan, melainkan tanda kegagalan penguasa. Ini berarti bahwa penguasa tidak berhasil mengatasi keadaan darurat Penguasa yang berhasil tidak lagi menindas rakyatnya dengan tangan besi. Dalam kultur feodal, nilai ideologis kekuasaan yang tetap diperlihara adalah keharmonisan hubungan pribadi dengan penguasa Kekuasaan dipertahankan atas nama keteraturan sistem yang harmonis. Akibatnya, nyaris semua unsur kehidupan kehilangan daya kreativitasnya.

Sistem politik feodal menciptakan seperangkat “konstruksi semu” realitas sosial dengan memanipulasi makna dan esensinya. Akibatnya, realitas yang diterima oleh masyarakat sebagai “kebenaran” sesungguhnya tidak lebih dari sebuah “distorsi” realitas belaka. Padahal, hubungan ideal antara negara dan masyarakat haruslah diwarnai oleh dominasi negara tanpa mengurangi peran akuf warga negara.

Karena itu, membangun sebuah masyarakat madani (civil society) merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar. Dengan demikian, persoalan pemberdayaan masyarakat adalah membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk akhirnya mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara efekuf terhadap negara.

“Langkah pertama untuk memperlakukan kekuasaan secara demokratis adalah mengadakan desakralisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak berasal dan sumber-sumber yang gaib, mistik dan magis, tetapi berasal dari rakyat.” (Ignas Kleden)

“Kekuasaan perseorangan harus digantikan oleh kekuasaan sistem, dan pandangan duma dewa-raja harus digantikan oleh pandangan dunia rule of law. Hukumlah yang mendefinisikan, mengatur, dan membatasi kekuasaan, dan tidak memberikan peluang pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang darinya.” (Kuntowijoyo)

“Dalam masyarakat madani, penerapan rule of law merupakan fondasi. Sebab, masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar dan taal hukum sebaga tanda dari keberadaban. Oleh sebab itu, pemberdayaan hukum merupakan agenda utama dari pembentukan masyarakat madani.” (M. Dawam Rahardjo)