Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal

Judul Tulisan

Daftar Isi

Pengantar Editor

Pengantar

• Oleh: Yasraf Amir Piliang

Prolog

• Peradilan Rakyat
  Oleh: Jacob Sumardjo

I. Tentang Kuasa, Penguasa, dan Kekuasaan

• Pemimpin, Lembaga Politik, dan Teori Politik
  Oleh: Ignas Kleden
• Machiavelli: Guru Benar atau Guru Konyol?
  Oleh: Franz Magnis-Suseno
• Wajah Lain Machiavelli
  Oleh: Rizal Mallarangeng
• Kekuasaan dalam Selimut Kolektivisme Naif
  Oleh: Andre Ata Ujan
• Kekuasaan Ada di Mana-mana
  Oleh: Tommy F. Awuy
• Hegemoni Kekuasaan versi Gramsci
  Oleh: Ariel Heryanto
• Renungan Kekuasaan
  Oleh: Jacob Sumardjo
• Kekuasaan dan Tanggung Jawab
  Oleh: Kuntowijoy0
• Mencari Pemimpin Sejati
  Oleh: Mudji Sutrisno
• Kekuasaan dan Kebudayaan
  Oleh: M. Amien Rais
• Moral Kekuasaan
  Oleh: Nurcholish Madjid

II. Membedah Hegemoni Daulat Tuanku

• Megatruh
  Oleh: Rendra
• Jawa
  Oleh: Kuntowijoyo
• Kolonialisme, Feodalisme, Demokrasi
  Oleh: Selo Soemardjan
• Neo-Feodalisme: Dari Model Mataram sampai Beambten-Staat
  Oleh: Umar Kayam
• Akar Budaya Feodalisme
  Oleh: Taufik Abdullah
• Neo-Feodalisme dan Demokratisasi Ekonomi
  Oleh: M. Dawam Rahardjo
• Sistem Kekuasaan Jawa dan Stabilitas Politik Orba
  Oleh: Fachri Ali
• Mentalitas Pegawai, Feodalisme, dan Demokratisasi
  Oleh: Koentjaraningrat
• Budaya Feodal dan Intelektual Marjinal
  Oleh: Bagin

III. Pergulatan Meruntuhkan Daulat Tuanku

• Sejarah, Kekuasaan, dan Amnesia
  Oleh: Taufik Abdullah
• Teknologisasi Kekuasaan
  Oleh: Tommy F. Awuy
• Strategi Sang Komandan
  Oleh: Asvi Warman Adam
• Dekonstruksi Kultural Orde Baru dan Masa Depan Bangsa
  Oleh: Yasraf Amir Piliang
• Belajar dari Demokrasi ala Soeharto
  Oleh: M. Amien Rais
• Homo Orbaicus
  Oleh: Jalaluddin Rakhmat
• Oposisi dalam Politik Indonesia
  Oleh: Ignas Kleden
• Menuju Politik Konkret
  Oleh: Ulil Abshar Abdalla
• Pelajaran Tiga Peristiwa Peralihan
  Oleh: Deliar Noer
• Dari Kemerdekaan Negara Menuju Kemerdekaan Rakyat: Renungan Proklamasi 17 Agustus 1945
  Oleh: Pudjo Suharso

IV. Membangun Daulat Rakyat ala Indonesia

• Demokratisasi: Pemberdayaan Masyarakat
  Oleh: Soetandyo Wignjosoebroto
• Masa Depan Demokrasi di Indonesia
  Oleh: Abdurrahman Wahid 
• Menuju Negara Rasional
  Oleh: Kuntowijoyo
• Budaya Politik atau Moralitas Politik?
  Oleh: Ignas Kleden
• Menghidupkan Kultur Masyarakat Berembuk
  Oleh: Umar Kayam
• Upaya Menegakkan Demokrasi
  Oleh: M. Amien Rais
• Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa
  Oleh: Nurcholish Madjid
• Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya Kehidupan Demokratis dalam Bernegara
  Oleh: Soetandyo Wignjosoebroto
• Pembangunan Orde Baru dan Masyarakat Madani
  Oleh: M. Dawam Rahardjo
• Reformasi dan Pemberdayaan Civil Society
  Oleh: Muhammad AS Hikam
  
• Masyarakat Madani (Civil Society): Akar Demokrasi di Indonesia
  Oleh: Maswadi  Rauf
• Negara dan Strategi Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menuju Masyarakat Madani
  Oleh: M. Dawam Rahardjo

Epilog

• Menuju Masyarakat Madani
  Oleh: Nurcholish Madjid

Lampiran

• Dari Daulat Rakyat ke Indonesia Merdeka
  Oleh: Mohammad Hatta (alm.)

Sumber Tulisan

Tentang Penulis

Indeks

Sinopsis

Dalam perspektif Machiavellian, mendasarkan kekuasaan terus menerus pada kelicikan dan kekerasan bukanlah tanda keberhasilan, melainkan tanda kegagalan penguasa. Ini berarti bahwa penguasa tidak berhasil mengatasi keadaan darurat Penguasa yang berhasil tidak lagi menindas rakyatnya dengan tangan besi. Dalam kultur feodal, nilai ideologis kekuasaan yang tetap diperlihara adalah keharmonisan hubungan pribadi dengan penguasa Kekuasaan dipertahankan atas nama keteraturan sistem yang harmonis. Akibatnya, nyaris semua unsur kehidupan kehilangan daya kreativitasnya.

Sistem politik feodal menciptakan seperangkat “konstruksi semu” realitas sosial dengan memanipulasi makna dan esensinya. Akibatnya, realitas yang diterima oleh masyarakat sebagai “kebenaran” sesungguhnya tidak lebih dari sebuah “distorsi” realitas belaka. Padahal, hubungan ideal antara negara dan masyarakat haruslah diwarnai oleh dominasi negara tanpa mengurangi peran akuf warga negara.

Karena itu, membangun sebuah masyarakat madani (civil society) merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar. Dengan demikian, persoalan pemberdayaan masyarakat adalah membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk akhirnya mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara efekuf terhadap negara.

“Langkah pertama untuk memperlakukan kekuasaan secara demokratis adalah mengadakan desakralisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak berasal dan sumber-sumber yang gaib, mistik dan magis, tetapi berasal dari rakyat.” (Ignas Kleden)

“Kekuasaan perseorangan harus digantikan oleh kekuasaan sistem, dan pandangan duma dewa-raja harus digantikan oleh pandangan dunia rule of law. Hukumlah yang mendefinisikan, mengatur, dan membatasi kekuasaan, dan tidak memberikan peluang pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang darinya.” (Kuntowijoyo)

“Dalam masyarakat madani, penerapan rule of law merupakan fondasi. Sebab, masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar dan taal hukum sebaga tanda dari keberadaban. Oleh sebab itu, pemberdayaan hukum merupakan agenda utama dari pembentukan masyarakat madani.” (M. Dawam Rahardjo)