Memilih Partai Islam – Visi, Misi, dan Persepsi

Judul Tulisan

Isi Buku

Pengantar Penerbit

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Mengenal Partai Islam

1. Dengan Prinsip Ummatan Wasathan, Kita Perjuangkan Sistem, Bukan Orang
   Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
2. PKB: Politik Rahmatan lil-‘Alamin
   Oleh: Drs. A. Muhaimin Iskandar
3. Jatidiri Partai Keadilan
   Oleh: Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.S.c
4. Agenda Nasional Partai Keadilan
   Oleh:  Ir. Salahuddin Wahid
5. Khittah Perjuangan PKU
   Oleh: Ir. Salahuddin Wahid
6. Perlu Aliansi Akbar Amar Ma’ruf Nahi Munkar
   Oleh: Drs. Hadimulyo
7. Mengapa Partai Islam
   Oleh: Prof. Dr. Deliar Noer

Bab 3. Variasi Persepsi tentang Parpol Islam

1. Agama dan Sekularisme
   Oleh: Dr. Mohammad Natsir
2. Penggunaan Hak Pilih Umat
   Oleh: Drs. K.H. Anwar Sanusi
3. Menuju Negara Rasional
   Oleh: Kuntowijoyo
4. Partai Alternatif Era Reformasi
   Oleh: Prof. Dr. Yuzril Ihza Mahendra
5. Urgensi Pembenahan Sistem Politik Demokratis (Sebuah Paradigma Orde Reformasi)
   Oleh: Dr. Ir. A.M. Saefuddin
6. Partai Politik Era Reformasi
   Oleh: Dr. M. Amien Rais
7. Partai Islam: Tantangan dan Problema dalam Era Reformasi
   Oleh: Ismail Hasan Matereum, S.H.
8. Partai Allah
   Oleh: A. Ilyas Ismail
9. Diperlukan Moratorium Politik
   Oleh: Ahmaddani G-Martha
10. Jalan Lurus dan Jalan Pintas
    Oleh:  Simuh
11. Rambe Kamarul Zaman (Ketua DPP Golkar): Yang Penting Harus Punya Konstituen
    Oleh: Didin Hafiduddin
12. Tidak Saling Menghujat
    Oleh: Didin Hafiduddin
13. Rakyat Tidak Bingung oleh Puluhan Partai
    Oleh: Dr. Lance Castles
14. Politik Islam Generasi Baru Jilid Dua
    Oleh: Hajriyanto Y. Thohari
15. Dicari: Partai Pemersatu Umat
    Oleh: Dr. Bustanuddin Agus, M.A.
16. Politik dalam Perspektif Islam
    Oleh: Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Yusuf Amir Feisal

Bab 4. Polemik Kreatif Seputar Partai Islam

1. Enam Alasan untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam
   Oleh: Kuntowijoyo
2. Parpol Islam, Antara Kelayakan dan Kewajiban: Catatan Buat Kuntowijoyo
   Oleh: Eggi Sudjana
3. Parpol Islam, Kewajiban atau Alternatif? Sebuah Tanggapan untuk Eggi Sudjana
   Oleh: M. Anton Athoillah Hasyim
4. Persaingan Memperebutkan Suara NU
   Oleh: A. Syafi’i
5. Romantisme PKB
   Oleh: H.M. Yusuf Hasyim
6. Pak Ud Pimpin Partai Kebangkitan Umat
   Oleh: Salahuddin Wahid
7. Di Balik Berdirinya Partai-partai di Kalangan NU
   Oleh: Salahuddin Wahid
8. A. Wahid Hasyim, NU, dan Islam
   Oleh: Abdurrahman Wahid 
9. A. Wahid Hasyim, Pancasila, dan Islam: Tanggapan terhadap K.H. Abdurrahman Wahid
   Oleh: Salahuddin Wahid
10. Terserah Suara Rakyat: Menanggapi Tulisan Salahudin Wahid
    Oleh: Abdurrahman Wahid 
11. NU, Gus Dur, dan Megawati
    Oleh: Salahuddin Wahid 
12. Demokrasi Berimplikasi Sekularisasi
    Oleh: Amsar A. Dulmanan
13. Negara Demokrasi Tak Mesti Negara Sekuler
    Oleh: Salahuddin Wahid
14. Kami Banyak Titik Temu dengan PKB
    Oleh: Alexander Litaay
15. Megawati dan Kriteria Presiden Masa Depan
    Oleh: Asvi Warman Adam
16. Peluang Megawati Bergantung Koalisi
    Oleh: Dr. Moh. Mahfud M.D.
17. Bulan Bintang Bukan Gerakan Ideologi Islam
    Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
18. Krisis, Konflik, dan Prospek Pemilu 1999
    Oleh:  Lambang Trijono

Bab 5. Lampiran

1. Susunan Dewan Mustasyar, Dewan Pertimbangan, dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nahdlatul Ummat
2. Susunan Pimpinan Periode Kebangkitan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
3. Pimpinan Pusat Partai Ummat Islam
4. Susunan Pengurus DPP Partai Keadilan
5. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Umat
6. Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang

Sinopsis

Keberadaan partai Islam sudah ada sejak masa kolonial, pada tahun 1929 sudah terbentuk Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), lalu pada 7 November 1945 didirikan Partai Politik Islam Masyumi sebagai wadah aspirasi umat Islam. Lalu disusul Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lainnya. Namun ketika masa Orde Baru, partai Islam dipaksa melebur dalam satu wadah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lalu ketika Orde Baru tumbang, terjadi ledakan partai politik. Kurang lebih ada 100 partai baru, dan 10 di antaranya adalah partai Islam. Tahun 98 menjadi momentum, era reformasi politik yang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk melahirkan partai-partai bernafaskan Islam.

Partai Islam dalam buku ini yang dimaksud adalah partai berasaskan Islam maupun partai yang memiliki basis pendukung utama umat Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Ummat Islam (PUI). Tidak semua partai Islam menjadi pembahasan dalam buku ini.

Buku ini cukup menjadi referensi bagi umat Islam saat itu, untuk memilih partai-partai Islam, melihat visi misi yang diusung oleh masing-masing partai. Sekaligus melihat dinamika politik yang terjadi saat itu, mengapa partai Islam didirikan, sejauh mana umat Islam merasa terpanggil untuk memilih salah satu partai yang sesuai dengan karakter atau ideologinya.

Menariknya lagi, di antara para penulis di buku ini adalah aktor kunci, saksi sejarah, pendiri maupun penggerak dari partai-partai Islam tersebut. Seperti, Gus Dur (PKB), Amien Rais (PAN), Yusril Ihza Mahendra (PBB), Gus Sholah (PKU), Deliar Noer (PUI), Ismail Hasan Matereum (PPP), dan lainnya. Ada sekitar 15 penulis yang aktif dan pernah terlibat dalam partai Islam.

Sementara itu, ada dua tulisan Gus Dur dalam buku ini. Pertama, “A. Wahid Hasyim, NU, dan Islam“. Tulisan tersebut membicarakan sikap Kiai Wahid tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam bernegara, Pancasila kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan agama (syari’at Islam).

Seiring dengan berjalannya waktu, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dalam Muktamar di Banjarmasin (1935) yang memutuskan bahwa Kerajaan Hindia Belanda wajib dipertahankan dan Muktamar Situbondo (1984) yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sikap NU itu tak lain dari gagasan para pendahulunya.

Kedua, “Terserah Suara Rakyat“. Tulisan tersebut merupakan tanggapan Gus Dur atas kritik Gus Sholah dari tulisan Gus Dur sebelumnya, tentang pandangan Kiai Wahid atas Pancasila. Tulisan ini menarik, melihat bagaimana kakak adik yang silang pendapat dalam menafsirkan sikap ayahandanya.

Bagi Gus Dur, Kiai Wahid bukanlah sosok yang memaksakan syariat dalam penerapan Undang-Undang, sebagai dasar hukum. Sementara Gus Sholah melihat kalau Kiai Wahid itu mengutamakan syariat Islam sebagai sumber hukum. Lalu Gus Dur mengakhiri, perbedaan pendapat ini bisa dilihat dari hasil pemilu nanti, pendapat mana yang paling banyak dianut oleh rakyat.

Dua tulisan itu yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya buku “KH. A. Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya“.