Kembali ke 2 Bunga Rampai

Sejumlah Masalah Pemukiman Kota

2 Bunga Rampai
Sejumlah Masalah Pemukiman Kota
Judul
Sejumlah Masalah Pemukiman Kota
Editor (Penyunting)
Ir. Eko Budihardjo, MSc
Penerbit
Penerbit Alumni, Bandung, 1984 (cetakan ke-1)
Kategori
, ,
Arsip Tahun

Judul Tulisan

Kata Pengantar dari Menteri Negara Perumahan Rakyat

Prakata Penyunting

Daftar Isi

Pendahuluan

 

Bab I. Pemukiman Kota Dikaji dari Berbagai Aspek

  1. Pemukiman Lingkungan dan Masyarakat
    • Oleh: Dipl. Ing YB Mangunwijaya
  2. Pemenuhan Kebutuhan Secara Terpadu: Sebuah Pandangan tentang Wawasannya bagi Pemukiman Perkotaan
    • Oleh: Abdurrahman Wahid
  3. Beberapa Aspek Hukum dalam Masalah Pertanahan dan Pemukiman di Kota Besar
    • Oleh: Adnan Buyung Nasution, S.H.
  4. Aspek Sosial Psikologis pada Pemukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota-kota Besar
    • Oleh: Dra. Psi. Endang Parwati Soebroto
  5. Aspek Kesehatan Masyarakat dari Pemukiman di Wilayah Perkotaan
    • Oleh: Dr. H. Haryoto Kusnoputranto, SKM
  6. Suatu Catatan Sosiologis tentang Kemerosotan Tertib Membangun dan Kesadaran Lingkungan di Indonesia
    • Oleh: Loekman Soetrisno, M.Sc.

 

Bab II. Beberapa Kebijakan dan Wawasan dalam Membangun Lingkungan Pemukiman

  1. Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Nasional: Sebuah Sumbangan-Saran
    • Oleh: Drs. Cosmas Batubara
  2. Pengadaan Perumahan dan Aspek Lingkungannya
    • Oleh: Drs. Prajogo Mirhad
  3. Pemukiman dan Lingkungan Hidup
    • Oleh: Ir. Rachmat Wiradisuria
  4. Pembangunan Pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota
    • Oleh: Dr. Albert Wijaya
  5. Pengembangan Ruang dan Papan dalam Rangka Peningkatan, Ketahanan Nasional
    • Oleh: Ir. Hindro Tjahyono Soemardjan, IAI
  6. Beberapa Pokok Pikiran Fundamental dalam Perancangan Perumahan Flat dan Maisonetta
    • Oleh: Dr. Soerjanto Poespowardjojo

 

Bab III. Pembangunan Rumah Flat/Rumah Susun

  1. Aspek-aspek Psikologi Sosial pada Perumahan Flat
    • Oleh: Dr. Sarlito Wirawan Sarwono
  2. Rumah Susun 8 Lantai: Betulkah Sudah Waktunya?
    • Oleh: Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.
  3. Seputar Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Delapan
    • Oleh: Ir. Albert Kartahardja
  4. Mendiami Rumah Susun
    • Oleh: Drs. Darmanto Jatman
  5. Rumah Susun dan Persoalan-persoalan Hukumnya: Suatu Orientasi
    • Oleh: Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.
  6. Rumah Susun Ditinjau dari Segi Ekologi
    • Oleh: Prof. Ir. Sidharta
  7. Rumah Susun di Indonesia Dikaji dari Disiplin Arsitektur dan Planologi
    • Oleh: Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.

 

Bab IV. Perbaikan Kampung dan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota

  1. Perkampungan Kota dan Lingkungan
    • Oleh: Prof. DR. Emil Salim
  2. Pembangunan Kampung Terpadu sebagai Bagian dari Strategi Pembangunan Kota Semesta
    • Oleh: Prof. Ir. Hasan Poerbo, MCD
  3. Perbaikan Kampung Perlu Ditangani oleh Semua Pihak
    • Oleh: Ir. Herlianto, M.Th.
  4. Beberapa Pemikiran Dasar tentang Perumahan dan Perkampungan
    • Oleh: Ir. Johan Silas, IAI
  5. Real Estate dan Rumah Bakso
    • Oleh: Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.
  6. R u m a h
    • Oleh: Drs. Darmanto Jatman

 

Riwayat Singkat Para Penulis

 

Sinopsis

Buku ini termasuk buku best seller, naik cetak hingga lima kali. Secara materi tulisan, dari cetakan pertama sampai kelima, tidak ada perubahan besar kecuali sampul buku. Hal ini menunjukkan buku yang pertama kali dicetak pada tahun 1984 dan terakhir cetak pada 2006 ini secara gagasan dan pokok pikiran yang disampaikan para penulisnya memiliki jangkauan ke depan. Tetap relevan sepanjang zaman.

 

Rumah tidak hanya sekadar dilihat pada komoditi, dibangun dan diperjualbelikan saja. Namun ada persoalan krusial pada perilaku manusia yang berhadapan dengan lingkungan. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kota, yang telah menjadi perhatian besar.

 

Seperti di Jakarta, banyak pemukiman-pemukiman kumuh, bahkan pemerintah tak jarang melakukan penggusuran atas nama ketertiban kota, proyek pembangunan, atau alasan lain untuk menghindari bencana, seperti banjir.

 

Namun hal itu justru menimbulkan masalah baru, seperti janji rusun atau hunian baru yang tidak terealisasikan, atau tidak menemukan titik temu solusi yang layak bagi warga yang terdampak.

 

Ada banyak catatan yang menarik dari para penulis yang terdiri para pakar, ilmuwan, budayawan, dan penentu kebijakan dalam buku ini. Mereka melihat sejumlah masalah pemukiman kota di Indonesia dengan sudut pandang yang sesuai dengan disiplin keilmuannya masing-masing. Terbatas namun mendalam. Dilihat dari aspek hukum, psikologi sosial, kesehatan, ekologi, arsitektur, dan lainnya.

 

Untuk mempermudah pembaca, penyusun membaginya ke dalam empat bab. Bab pertama, Pemukiman Kota Dikaji dari Berbagai Aspek. Bab kedua, Beberapa Kebijakan dan Wawasan dalam Membangun Lingkungan Pemukiman. Bab ketiga, Pembangunan Rumah Flat/Rumah Susun. Bab keempat, Perbaikan Kampung dan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota.

 

Tulisan Gus Dur dalam buku ini pertama kali dipublikasikan pada acara Seminar Habitat Nasional I Ikatan Arsitek Indonesia, di Jakarta, pada 24-25 Maret 1983. Gus Dur mengawali tulisan dengan menjelaskan problem yang dihadapi pada pemukiman masyarakat kota.

 

Pertama, perkotaan menjadi titik rawan dalam dislokasi sosial, seperti kejahatan dan pencemaran lingkungan. Kedua, perkotaan merupakan wilayah yang sudah terperinci, jadi prioritas dan terstruktur dalam pembangunan. Ketiga, makin membludaknya penduduk di perkotaan yang mengakibatkan lapangan kerja di desa makin sempit, ikatan sosial masyarakat makin memudar. Keempat, secara sosiologis kota adalah sumber pengembangan manusia (inovasi) sekaligus sumber konflik sosial.

 

Gus Dur juga memberikan beberapa solusi atas permasalahan tersebut. Membaca tulisan Gus Dur kali ini yang berupa poin-poin—seperti power point kalau dalam presentasi—langsung berbicara pada inti persoalan, kemudian diberikan solusi, alternatif jawaban atas persoalan tersebut. Jakarta sebagai ibu kota menjadi pembahasan utama Gus Dur.

 

Catatan Gus Dur, dalam setiap pembangunan kota, sang penentu kebijakan harus melihat dinamika sosial, terutama warga miskin atau kelompok rentan yang berpenghasilan rendah, karena jumlah mereka yang paling banyak. Jangan hanya sekadar fokus pada bangunan fisik dan pemekaran wilayah yang di kemudian hari menimbulkan masalah baru. Harus seimbang antara aspek fisik dan sosial.