Mengurai Hubungan Agama dan Negara

Judul Tulisan

Bagian Satu: Pendahuluan

• Gus Dur dan Kontemplasi Teoritisnya oleh Kacung Marijan

Bagian Dua: Biografi

• Biografi Abdurahman Wahid Oleh Ma’mun Murod Al-Brebesy

Bagian Tiga: Agama dan Negara

• Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam
• Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?
• Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara
• Islam dan Masyarakat bangsa
• Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama
• Islam, Negara dan Pancasila
• Pancasila dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama
• Relasi Kuasa Agama-Negara: Perspektif Histori dan Sosio-Politik
• Agama, Ideologi, dan Pembangunan
• Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme
• Republik Bumi di Surga: Sisi lain Motif Keagamaan di kalangan Gerakan Masyarakat

Bagian Empat: Agama, Demokrasi, dan Pemberdayaan Civil Society

• Agama dan Demokrasi
• Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama
• Islam. Otoritarianisme, dan Demokratisasi
• Demokrasi, Agama, dan Perilaku Politik Bangsa
• Islam. Otoritarianisme, dan Demokrasi di Aljazair
• Kasus Gila dan gila kasus
• Sekali Lagi Tentang Forum demokrasi
• Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Bagian Lima: Kepemimpinan Umat Islam: Antara Ekskluusivisme dengan Inklusivisme

• Regenerasi Kepemimpinan dalam Islam
• Imamah: Kemelut Kepemimpinan Umat
• Masalah Kultur Kepemi pinan Umat Islam
• Posisi Struktural Kepemimpinan Umat
• Kemelut pengorganisasian Kepemimpinan
• Pemimpin Yang Kita cari
• Tanggungjawab Moral Cendekiawan Muslim
• Intelektual di Tengah Eksklusivisme
• Letak Umat Islam dalam Arus Masyarakat Indonesia
• Generasi Muda Islam dan Masa Depan Bangsa Indonesia
• Beragam Secara Inklusif: Mencoba Memahami Syi’ah
• Masalah Segregasi Agama

Bagian Enam: NU dalam Dinamika Politik bangsa

• NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini
• Agama, Negara, dan Sikap Moderat NU
• PKB, Syari’ah, dan “Negara Skuler”
• Pasif-Aktif Peran NU dalam Politik
• Beda Tugas NU dan Tugas Negara
• NU dalam Konfigurasi Kelompok-Kelompok Strategis

Sinopsis

Senantiasa konflikkah hubungan antara agama dan negara? Dapatkah keduanya didamaikan? Bisakah sebuah negara-agama menjamin dan melaksanakan demokrasi? Selalukah negara-agama membangun sebuah negara teokratis yang dilandasi akidah?

 

Jawaban atas pertanyaan itu sekilas tampak dilematis: tak mungkin didamaikan. Namun, Abdurrahman Wahid, ahli asal usul sejarah Islam di Indonesia, punya pandangan sendiri. Menurutnya, untuk mengurai dilema negara-agama mau tidak mau harus dilakukan transformasi interen: agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui upaya inilah tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal yang mendudukkan hubungan antar- agama pada sebuah tataran baru.

 

Tataran baru itu adalah tahap pelayanan konkret yang diberikan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu, seperti: penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila sebuah agama memasuki tataran baru ini, barulah ia berfungsi melakukan pembebasan (tahrir, liberation). Hanya agama yang berwatak membebaskan yang dapat memberikan sumbangan bagi proses demokrasi.

 

Tahrir adalah tema sentral perjuangan dan obsesi Gus Dur sejak dulu. Akankah Gus Dur tetap konsisten dengan perjuangan itu, setelah ia menjadi orang nomor satu di republik ini?