K.H. Bisri Syansuri dan Kepahlawanan

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

KH. Bisri Syansuri termasuk seorang pendiri NU (Nahdlatul Ulama) di tahun 1926, dan kakek penulis dari jalur ibu. Orang alim kelahiran Tayu Wetan (Pati) dan dikuburkan di Denanyar (Jombang). Itu, terkenal sebagai Rais Aam PBNU (1972-1980), setelah menjadi wakil Rais Aam PBNU di bawah KH. A. Wahab Hasbullah dari Tambakberas (Jombang), yang terletak 4 kilometer jauhnya. Beliau terkenal sebagai pengamal sumber-sumber tertulis (Adillah Naqliyah) dan senantiasa memilih “pendapat yang keras” dalam fikih/hukum Islam, berbeda dari sang kakak ipar KH. A. Wahab Hasbullah, yang sangat terkenal dengan pendapat-pendapatnya yang “longgar”, sehingga dari kontras pendapat dua tokoh itu NU memperoleh faedah sangat besar.

Menurut cerita beliau di pesantren Syaikhuna Khalil di Demangan (Bangkalan), mereka berdua bertemu sebagai santri. Dengan cepat Bisri yang miskin dan A. Wahab yang kaya itu segera menjadi erat. Mungkin karena watak kontras yang mereka miliki itu. Pemuda A. Wahab tentu sangat bosan dengan orang yang selalu sependapat dengan dirinya, karena itu dapat dipahami betapa ia cepat menjadi erat dengan pemuda Bisri. Ketika “menyelesaikan” belajar di Bangkalan itu, kemudian mereka berdua belajar di Pesantren Tebuireng (Jombang), yang diasuh oleh kakak sepupu pemuda A. Wahab yaitu KH. M. Hasyim As’yari pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1912 mereka berdua berangkat untuk belajar di Mekkah.

Pada awal 1913 pemuda A. Wahab mengajak pemuda Bisri untuk mendirikan Syarikat Islam (SI) cabang Mekkah, tetapi pemuda Bisri menyatakan menunggu izin dari guru mereka, KH. M. Hasyim Asy’ari di tanah air. Karena itu SI cabang Mekkah itu akhirnya didirikan dengan susunan ketua A. Wahab Hasbullah, wakil ketua Abas (Jember), sekretaris Hasnawi (Kudus), dan pembantu umum Dahlan (Kertosono, Nganjuk). Kemudian SI cabang Mekkah itu bubar dengan sendirinya pada tahun 1914, kerena selain pemuda A. Wahab, semua pengurusnya kembali ke tanah air akibat Perang Dunia I. Pemuda Bisri juga termasuk mereka yang pulang itu, tanpa menunggu perkenan tertulis dari gurunya KH. M. Hasyim Asy’ari. Dari SI cabang Mekkah itulah pemuda A. Wahab sekembalinya di tanah air menawarkan gagasan untuk mendirikan organisasi kepada para kiai di Jawa.

*****

Mula-mula didirikan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang) di Jombang tahun 1918. Di samping gurunya, KH. M. Hasyim Asy’ari, pemuda A. Wahab berhasil “merekrut” adik iparnya KH. M. Bisri Syansuri. Tahun 1922, didirikan study club Taswirul Afkhar di Kota Surabaya, tahun 1924 didirikan madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), dan tahun 1926 Nahdlatul Ulama (dulu disingkat N.O). Organisasi ’’antik’’ ini dalam akte pertamanya, dituliskan berdiri untuk 29 tahun, yang tentunya aneh bin ajaib untuk sebuah organisasi (biasanya 25, 50, 75 atau 100 tahun). Seorang atase pertahanan Kedubes Australia, dengan pangkat Kolonel AD, menyatakan di tahun 1985 bahwa NU adalah organisasi ‘’’dengan persoalan kejiwaan’’ (psychic organization), tentu ada yang dimaksudkan dengan angka 29 itu. 1926 plus 29 menghasilkan bilangan tahun 1955, ketika NU pertama kali menjadi organisasi bertaraf nasional. Tahun 1945 didirikan Markas Besar Oelama Djawa Timur (MBODT) di daerah Wonokromo, Surabaya, dengan KH. A. Wahab Hasbullah sebagai komandan dan KH. M. Bisri Syamsuri sebagai kepala staf, dengan tugas mengumpulkan logistik dalam bentuk bahan makanan (terutama nasi bungkus) untuk para pemuda yang berjuang secara fisik melawan tentara sekutu di Surabaya waktu itu, di bawah pimpinan Bung Tomo. Karena hanya merekalah yang dipercaya rakyat untuk memperoleh bahan makanan dari masyarakat bagi kepentingan para pemuda itu. Peranan para ulama di bawah pimpinan kedua orang itu tidak kalah pentingnya dari peranan para pemuda dalam menentang secara fisik baik balatentara Sekutu maupun Belanda. Namun, peranan mereka itu tidak pernah dibukukan atau dicatat oleh sejarah, sehingga timbul dugaan ada upaya tersembunyi untuk mengecilkan arti peranan para ulama dalam perjuangan kemerdekaan kita.

Hal ini juga terlihat pada ”penggelapan sejarah” atas peranan para tokoh gerakan Islam dalam perang kemerdekaan kita. KH. Mahfudz Sumalangu di Kebumen, misalnya hanya diketahui bagian akhir dari hidup beliau, yaitu ketika memimpin ”pemberontakan bersenjata” atas Republik Indonesia di awal tahun 50-an. Jasanya tidak pernah dicatat sejarah, bahwa beliau memimpin batalyon yang menentang kedudukan Belanda atas Banyumas Selatan, di saat para perwira seperti A. Yani belum menunjukkan kiprah bersenjata mereka terhadap penjajah. Karena kemudian dikeluarkan ”tipu muslihat” oleh mereka yang terdidik Belanda untuk hanya mengangkat yang berijazah sekolah-sekolah ”model barat” sebagai perwira tentara kita waktu itu. Ketentuan yang dikenal dengan nama “rasionalisasi” oleh Kabinet Hatta ini, membuat marah orang-orang seperti beliau, yang memutuskan untuk berontak secara bersenjata terhadap negara.

*****

Kita menolak pemberontakan seperti itu, yang harus ditindak secara pasti untuk mempertahankan keutuhan negara ini. Tetapi, sebenarnya masyarakat perlu juga mengetahui jasa-jasa mereka baik secara militer maupun politis, sebelum pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan bersenjata itu. Setidak-tidaknya, kita jadi tahu sebab-sebab rangkaian pemberontakan yang dilakukan orang-orang seperti KH. Mahfudz, Sekarmadji Kartosuwiryo, A. Kahar Mudzakar, Ibnu Hajar, dan Daud Beureueh di Aceh. Kalaulah kita ingat sebab-sebab pemberontakan Beureueh di Aceh tahun 1950-an itu, tentu kita tidak akan mengalami lagi pemberontakan GAM di Tanah Rencong itu saat ini. Karena kebodohan kita sebagai bangsalah, maka pemberontakan yang memakan korban jiwa dan harta benda itu tidak dapat dihindarkan dan kita tidak perlu menerapkan keadaan darurat militer seperti sekarang ini.

Dari hal-hal di atas dapat kita ketahui orang-orang seperti KH. M. Bisri Syansuri cukup lama mengalami penindasan oleh pemerintah dan orang-orang yang berpandangan picik, namun beliau seperti halnya ulama lain tidak lari kepada terorisme untuk melawan, yang digunakan adalah “perlawanan kultur”. Ini karena mereka mengerti, bahwa Islam tidak memperkenankan penggunaan kekerasan, melainkan perlawanan bertahap yang memakan waktu sangat lama, mungkin berabad-abad lamanya. Ini dimungkinkan karena orang-orang seperti beliau dan kemudian KH. HR. Fachrudin, Ketua PP. Muhammadiyah, mengerti benar ajaran-ajaran agama mereka.

Strategi perlawanan kultural yang mula-mula diperkenalkan oleh tokoh KH. Ahmad Mutamakkin di pantai utara pulau Jawa dalam abad ke-18 Masehi itu ternyata masih relevan dengan kebutuhan kita sekarang. Bukankah ini merupakan strategi “peng-Islaman terbatas” seperti yang dilakukan oleh para penguasa Jawa seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram dan tokoh-tokoh lain dari seluruh kawasan Nusantara? Rasa-rasanya pendekatan ini memerlukan pendalaman jauh dari kita agar lebih dimengerti oleh masyarakat pada saat ini dan di masa-masa akan datang. Ini adalah “jawaban” mayoritas kaum muslimin di negeri ini terhadap tindakan-tindakan para teroris yang atas nama Islam, yang menggunakan tindakan kekerasan dengan pengeboman di Bali dan Hotel JW Marriott di Jakarta yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda itu. Di sinilah kita melihat relevansi perjuangan orang-orang seperti KH. M. Bisri Syansuri itu. Inilah yang harus kita tegakkan, bukannya kekerasan. Mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan, bukan?