Belajar Dari Pengalaman Orang

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

KETIKA Chiang Che Min menjadi Presiden RRT, ia dihadapkan kepada sebuah masalah besar. Sebagaimana halnya para pemimpin Tiongkok lainnya, ia terobsesi oleh kesatuan Tiongkok. Karena itu ketika para mahasiswa menuntut negara federal, tuntutan itu sangat mempengaruhi obsesinya dan menganggap sebagai pertanda akan terpecah-belahnya Tiongkok ke dalam beberapa negara. Oleh sebab itu, ia dan kawan-kawannya menolak gagasan tersebut. Ketika kemudian para mahasiswa berkeras mengajukan tuntutan tersebut, Chiang Che Min dan kawan-kawan memutuskan menghadapi para mahasiswa dengan tegas, termasuk menggunakan alat-alat militer untuk menumpas mereka. Terjadilah peristiwa itu terkenal di seluruh dunia dengan gambar seorang mahasiswa Tiongkok yang merentangkan kedua belah tangan, menghadang di depan sebuah tank militer. Foto peristiwa tersebut tersebar ke seluruh dunia, dan dinyatakanlah oleh seluruh media bahwa tidak ada demokrasi di Tiongkok. Padahal ia dan kawan-kawan sebagai pengikut Deng Xiaoping baru memulai reformasi di berbagai bidang.

Chiang Che Min dan kawan-kawan segera diisolir dari pergaulan dunia. Tanpa reformasi tidak akan ada demokratisasi di Tiongkok. Padahal ia dan kawan-kawan tetap melakukan reformasi hingga saat ini dan sekarang terbukti bahwa Tiongkok menjadi negeri yang berhasil membangun ekonomi, dan ada kemungkinan mata uangnya yaitu Renminbi (RMB) akan menggantikan dolar AS sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia pada puluhan tahun yang akan datang. Ketika Komite Olympiade Internasional mengumumkan Beijing sebagai tempat berlangsungnya Olympiade tahun 2008, hal itu menjadi pertanda berakhirnya isolasi atau pengucilan Tiongkok dari pergaulan internasional. Kemudian oleh Chiang Che Min dan kawan-kawan, dilakukanlah sebuah ‘tanda terima kasih’ (thanks giving event), berupa pergelaran nyanyian di lapangan Tiananmen, dengan mengundang penyanyi kesukaannya seperti Luciano Pavarotti dan Placido Domingo. Sekarang, Chiang Che Min digantikan oleh Hu Chin Tao sebagai Presiden Tiongkok, yang meneruskan reformasi di segala bidang tanpa henti-hentinya.

Kontinuitas orientasi pembangunan dipelihara dengan konsisten. Persambungan orientasi itu, yang di beberapa negeri lain mengalami perubahan orientasi dari pemerintah ke pemerintah lain, merupakan kelebihan Tiongkok dalam belasan tahun terakhir ini. Haruslah diakui bahwa persambungan semacam itu sangat diperlukan untuk menjamin ‘sukses pembangunan’ itu sendiri. Perbedaan demi perbedaan terjadi di sementara bidang lain dalam kehidupan di negeri itu, tapi persambungan orientasi tampaknya menjamin keberhasilan pembangunan di Tiongkok. Hal-hal semacam itulah yang tampaknya sedang dijalankan oleh para pemimpin Tiongkok dan hal-hal semacam inilah yang sedang berlangsung. Persambungan atau kontinuitas orientasi itu menjadi syarat utama bagi sebuah pola yang dijalankan selama waktu, untuk ‘meminta’ kesetiaan orang banyak kepada pola pembangunan itu sendiri. Karena itulah, ketidaksetujuan pemimpin yang memerintah, sama sekali tidak diperlihatkan kepada publik untuk menjaga agar persambungan tersebut tetap terjaga.

Dalam hal ini, misalnya, garis Deng ShioPing sangat berbeda dari kebijakan yang diambil Mao Zedong, kalau tidak dapat dikatakan bertentangan. Tetapi, mausoleum Mao tidak dibongkar dan mayatnya dibalsem dengan baik dan diletakkan di sebuah peti kaca sehingga tidak rusak. Tiap hari puluhan ribu rakyat Tiongkok, baik anak sekolah maupun orang-orang dewasa, mengunjungi dan menyaksikan ‘jenazah’ pemimpin besar itu sekadar mengambil pelajaran lahiriyah dari kehadirannya ketika menjadi Ketua Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT). Bahwa ia pernah melakukan pergulatan politik yang sengit melawan Deng selama belasan tahun, tidak diceritakan kepada rakyat. Sedang Deng sendiri tidak pernah ‘menyerang’ Mao ketika kemudian ia menjadi penguasa atas ratusan juta manusia yang menjadi penduduk Republik Rakyat Tiongkok. Bahwa ia pernah berlawanan dengan Mao, hanya tampak samar-samar belaka. Hal itu kita mengerti ketika ia berkata bahwa “kucing tidak penting berwarna apa, putih atau hitam, selama dapat menangkap tikus.”

Sikap ini sebenarnya mulai diambil Shou Enlai yang menjadi Perdana Menteri, ketika Mao berkuasa. Ia tidak bersuara apa-apa ketika Mao ‘berhadapan’ secara politis melawan Sekjen Li- Lisan di awal-awal dasawarsa tiga puluhan. Ia tidak mencoba ‘mengambil keuntungan politis’ dengan jalan memperkuat kedudukannya dalam pertentangan yang keras itu. Akhirnya Mao, dan orang-orang seperti Liu Shao-Chi, Lin Biao, Chu Teh, Liu Po-Cheng dan Peng Teh-Huai menyertai mereka dalam perjalanan panjang (long march) dari Yenan sepanjang 10.000 kilometer. Kemampuan untuk meredam perbedaan antara pemimpin tersebut timbul karena semua berjuang untuk bangsa dan negara. Kepentingan perorangan dan ambisi politik pribadi harus mengikuti alur umum itu. Karenanya, kontinuitas tersebut menjadi sangat penting, paling tidak untuk mengarahkan orientasi pembangunan yang diambil oleh sang pemimpin. Kebajikan dasar Mao yang mengutamakan perkembangan industri berat di Tiongkok, jelas berlawanan dengan kebijakan Deng yang lebih mengacu kepada pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan internasional.

Dari kemampuan Tiongkok untuk memelihara kontinuitas pembangunan itu, tampak bahwa pemimpin Tiongkok mengutamakan dua hal sekaligus. Di satu pihak, keputusan diambil secara kolektif antara para pemimpin, dipihak lain mereka menundukkan kebijakan masing-masing kepada sebuah alur umum yang mengikat semua pihak. Mampukah kita berbuat demikian? Jawabannya terserah kepada sistem politik apa yang digunakan dalam pemerintahan.

Ketika SBY dari Nabire terus ke Aceh untuk meninjau musibah besar yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan gelombang pasang tsunami dari Samudra Indonesia, ia bertemu dengan wakilnya Yusuf Kalla. Hal ini sebenarnya dilarang oleh protokol. Selain di ibukota negara, presiden dan wakil presiden tidak boleh bersama-sama di sebuah kawasan. Peristiwa dua orang itu berada di sebuah kawasan dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada waktu yang bersamaan adalah pelanggaran undang-undang. Bagaimana pimpinan negara kita saat ini melanggar sebuah undang-undang? Sama sekali tidak masuk akal penulis.

Padahal, kedua orang itu tidak memperoleh keuntungan politis seperti diharapkan, karena dalam kenyataan yang mengambil keuntungan adalah Surya Paloh, anak daerah Aceh yang mengumpulkan sumbangan dari banyak pengusaha untuk kepentingan mengatasi bencana alam di daerah tersebut. Mudah-mudahan saja, uang sebesar 26 miliar rupiah yang terkumpul pada saat tulisan ini dikirimkan ke redaksi, benar-benar sampai ke tangan rakyat yang katanya dibantu itu. Ini mungkin kedengarannya agak sinis, namun kenyataan praktis menunjukkan bahwa bantuan demi bantuan yang disampaikan masyarakat (baik domestik maupun internasional), sering tidak sampai dalam jumlah yang dibutuhkan. Kasus meletusnya Gunung Galunggung di daerah Garut-Tasikmalaya beberapa tahun yang lalu masih segar dalam ingatan kita. Pada waktu itu, banyak sumbangan beras berkualitas sedang atau bagus, ‘ditukar’ oleh pemerintah daerah dengan beras kasar dan pecah, bahkan beras yang tidak dapat dimakan orang.

Kembali kepada persoalan kontinuitas pembangunan di Tiongkok, hal itu terlihat antara lain dalam sejarah panjang dari Tembok Besar (Great Wall) yang memanjang lebih dari 10.000 kilometer. Sebenarnya bagi para pemimpin Tiongkok sekarang, sangat mudah untuk memburuk-burukkannya sebagai ‘kesalahan nasional’ (national disgrace). Tetapi maksud mulia untuk melindungi masyarakat Tiongkok — di sebelah barat dan selatan — dari serangan suku-suku minoritas di sebelah timur dan utara, akhirnya menyelamatkan suku bangsa Han dan lain-lain dari jarahan suku-suku bangsa minoritas selama lebih dari dua ribu tahun lamanya. Karena itu, pemerintah Tiongkok sekarang ini tidak pernah menyebutnya sebagai sebuah kesalahan politis, melainkan hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah belaka. Data-data teknis disampaikan kepada penulis tentang ‘garis penahan’ sepanjang lebih dari 10.000 kilometer itu, dalam kunjungannya ke tempat tersebut baru-baru ini.

Kita harus belajar dari cara para pemimpin Tiongkok, karena dengan sepanjang zaman memelihara asas kontinuitas kita akan dapat mensukseskan pembangunan. Allah berfirman: La yukallifu allahu nafsan illa wus’aha (Tuhan tidak akan mengharuskan seseorang melakukan sesuatu di luar kemampuannya). Krisis multidimensi kita akan segera berakhir, karena melewati garis itu bangsa dan negara kita akan berantakan. Masalahnya, apakah yang ingin kita lihat setelah krisis tersebut adalah bangsa dan negara yang miskin, bodoh dan tertinggal di segala bidang? Ataukah bangsa yang kuat dan negara yang besar? Kebijakan nasional dan sistem politik kita haruslah disesuaikan kepada jawaban atas pertanyaan diatas. Ini adalah proses biasa, dalam rangka melestarikan dan membuang yang sering terjadi dalam sejarah manusia, bukan?