Membaca Sejarah Lama (22)

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Kekuasaan birokrasi pemerintahan di negara kita menunjukkan kecenderungan semakin terpusatnya kekuasaan. Ini terjadi di masa lampau, maupun pada saat ini, sebagaimana digambarkan baik oleh sejarah resmi maupun oleh cerita-cerita tutur. Mereka menggunakan nama yang berbeda-beda dari satu ke lain tempat ataupun dari satu ke lain generasi. Sebagaimana gambaran Charles Issawi, seorang ahli sejarah ekonomi dari Libanon, tentang masyarakat Mesir.

Mesir, menurut Issawi, tetap akan digenggam oleh birokrasi pemerintahan, karena para birokrat adalah penjelmaan Tuhan di muka bumi, dalam bentuk Pharao/Fir’aun. Mereka digantikan oleh para Sultan yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi (Khalifah), sebagaimana sudah ditentukan dalam sistem tata negara yang dianggap “Islami”. Sikap yang memandang rendah kelompok-kelompok lain di luar birokrasi dalam pemerintahan, juga diteruskan oleh pemerintahan penjajahan Turki maupun lain-lainnya. Di bawah sosialisme, birokrasi pemerintahan juga sangat berkuasa, sesuai dengan ajaran sosialisme. Seharusnya, di alam infitah (keterbukan), yang diperkenalkan Alm. Presiden Anwar Sadat, peranan birokrasi pemerintahan itu berkurang, tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Sampai hari ini pun, peranan itu tetap besar dan tidak berkurang.

Demikian juga, peranan birokrasi sangat besar dalam kehidupan negara-negara yang dianggap maju teknologinya, dan mereka sering memelihara independensi yang sangat kuat. Contohnya, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Makiko Tanaka, yang kehilangan jabatan pada bulan ini karena Perdana Menteri (PM) Koizumi tidak mau berhadapan dengan wakil Menteri Luar Negeri, yang di Jepang diisi seorang birokrat dan sekarang kebetulan berwatak sangat independen. Ternyata, pemimpin pemerintahan yang berasal dari dunia politik, kalah berhadapan dengan seorang dari dunia birokrasi.

*****

Pertentangan antara faksi-faksi di lingkungan birokrasi pemerintahan, bukanlah barang baru dalam sejarah kita. la dapat berbentuk pertentangan institusional antarfaksi, seperti antara kelompok Santana melawan kelompok Nayaka dalam sejarah Banten lama, yang akhirnya melumpuhkan birokrasi itu dan memungkinkan munculnya kelompok ulama, yang turut memerintah, seperti Kiai Chatib dan Kiai Sam’un. Ada kalanya juga pertentangan tidak bersifat institusional, seperti para Wiraguna dalam lingkungan Dinasti Mataram, melawan para abdi dalem lainnya.

Dalam masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, birokrasi pemerintahan sipil-Melayu (asli), ditundukkan kepada birokrasi kolonial yang lebih efisien. Ternyata, sebagian cara-cara mereka telah diambil alih oleh birokrasi pemerintahan orang-orang asli, tanpa pengambil-alihan jiwanya. Dengan demikian, bukannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, melainkan sebaliknya, yang berupa pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan mereka. Hal itulah yang menjiwai birokrasi pemerintahan kita saat ini, apalagi dengan masuknya orang-orang militer ke dalam lingkungan birokrasi pemerintahan tersebut.

Karena itu, secara perlahan-lahan tetapi pasti harus diusahakan pengikisan peranan birokrasi pemerintahan kita, dari birokrasi yang minta dilayani masyarakat, menjadi birokrasi yang melayani kebutuhan masyarakat tanpa imbalan apa pun. Kelebihan sistem pemerintahan kita saat ini, yaitu administrasi tunggal pemerintahan bagi seluruh Indonesia, haruslah dijaga baik-baik, dan keburukan-keburukan administrasinya harus diganti dengan hal-hal baru yang lebih efisien dan luwes. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan dapat menolong kita dalam upaya ini, tanpa membahayakan keutuhan sejuta birokrasi pemerintahan yang kita miliki.

*****

Contoh dari cara ini adalah penegakan sistem Nagari di Sumatra Barat. Sistem tersebut telah lama ada, dan pernah diperkosa dan dihilangkkan artinya dalam masa Orde Baru. Sudah saatnya kita perbaiki sistem Nagari itu dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kegagalan dalam hal ini, akan berakibat munculnya kembali kekuasaan birokrasi pemerintahan yang absolut, dan ini akan membuat reaksi yang juga berlebihan dari masyarakat. Keberhasilan sistem ini, sebaliknya, akan mampu menampung suara-suara positif berupa kritik-kritik perbaikan dari masyarakat tanpa menghilangkan kelangsungan hidup birokrasi pemerintahan tersebut.

Semula, kekuatan rakyat terpusat pada mata rantai Perguruan Tarbiyah dan sebagainya, tetapi datangnya tentara pemberontakan PRRI membuat pimpinan perguruan tersebut berebut memasuki pemerintahan. Untuk keperluan itu, mereka mencoba menguasai kepemimpinan Golkar yang waktu itu menjadi satu-satunya jalur bagi mereka untuk masuk birokrasi pemerintahan. Kekuasaan birokrasi pemerintahan menjadi sangat besar, atas kerugian gerakan-gerakan masyarakat/rakyat. Di sinilah kekuasaan birokrasi pemerintahan selama hampir 40 tahun mengalami overdosis, alias menjadi terlalu besar.

Hal inilah yang membuat penulis berkeyakinan, bahwa harus ditemukan keseimbangan yang lebih mencerminkan kenyataan, antara birokrasi pemerintahan kita dan kekuatan rakyat. Kegagalan mencapai hal ini hanya akan menyengsarakan orang banyak karena akan timbul reaksi berlebihan, yang akan menimbulkan kekuatan politik radikal berdasarkan tuntutan etnik, agama, budaya dan bahasa yang terlalu besar. Sekarang saja, suara-suara akan pentingnya putera daerah bagi jabatan-jabatan lokal, sudah banyak yang berbentuk kepentingan etnik. Ini dapat membahayakan keutuhan sistem pemerintahan kita bagi seluruh Indonesia di masa depan.