Pesantren: Pendidikan Elitis atau Populis?

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Seleksi dalam Pesantren

Arah pendidikan ditentukan oleh mereka yang berkelibat dalam kegiatan pendidikan. Untuk siapakah seluruh sistem pendidikan pesantren? Bilamana hal ini dipertanyakan untuk siapakah seluruh sistem pendidikan pesantren, jawaban bisa diberikan dalam bentuk konstatasi tentang pesantren dalam kalangan pesantren sendiri sebagai berikut: bilamana dari puluhan ribu santri yang tinggal di pesantren setengah persen saja di antaranya dapat menjadi ahli agama, itu sudah merupakan hasil yang maksimal. Hal tersebut mencerminkan sebuah proses seleksi yang ketat sekali dalam pesantren masa sekarang. Inilah titik balik dari perkembangan pesantren yang menjalani masa hidupnya ratusan tahun hingga sekarang. Penyaringan yang ketat adalah penanaman benih elitisme dalam pesantren. Hal semacam ini sebenarnya berbeda dengan pesantren sebagaimana dapat ditelusuri kekhasannya pada titik mulanya yang paling awal. Di masa-masa yang lalu pesantren itu adalah satu-satunya lembaga pendidikan. Dalam saat di mana semua mereka yang memiliki darah biru kebangsawanan dan mereka yang karena hubungannya dengan keraton dididik dalam lembaga pendidikan kekeratonan, pesantren menampung semua lapisan masyarakat yang tidak ditampung dalam lembaga pendidikan keraton. Karena itu dulunya pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga pendidikan umum; di dalamnya tidak hanya diajarkan agama.

Dalam perkembangannya akhir-akhir ini tampak kecenderungan untuk menciptakan pesantren sebagai lembaga pencetakan para ulama. Penyempitan kriterium dengan sendirinya bergerak menuju penciutan lapangan bagi orang yang akan dikirim ke pesantren yaitu orang-orang yang merasa dirinya santri dan memiliki komitmen kepada Islam sebagai ideologi. Dengan mempertahankannya kriterium semacam ini maka bisa dilihat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan di mana tingkat dropout cukup besar.

Itulah perkembangannya pada tahun menjelang kemerdekaan sampai kira-kira tahun tujuh puluhan ini. Pada tahun-tahun terakhir timbul elemen baru di mana pesantren merupakan penampung ribuan bahkan puluhan ribu mereka yang karena alasan tertentu tidak dapat ditampung di sekolah-sekolah luar baik karena fasilitas, biaya, dan lain sebagainya; maupun karena tak dapat memenuhi standardisasi entah itu akhlak atau persyaratan lain yang terdapat di sekolah umum. Bahkan pada tahun-tahun terakhir pesantren itu juga dapat tambahan fungsi untuk menampung anak-anak nakal yang tidak dapat diatasi oleh sekolah-sekolah lain atau oleh orang tuanya. Malah pesantren juga menjadi penampung anak-anak yang menjadi korban erosi kultur dalam kota-kota besar.

Jadi dengan demikian, tidak dapat ditentukan dengan persis dari mana asal-usul kalangan yang mengirim anak-anaknya ke pesantren. Ia selalu berubah menurut perubahan fungsi dari pesantren itu sendiri. Sepintas kelihatan semua pesantren sama. Di sana ada kiai, santri, dan tempat penampung. Akan tetapi selebihnya berbeda, seperti sidik jari yang senantiasa berlainan menurut telapak setiap tangan.

Bisa saja dikatakan bahwa ada orientasi elitis dalam pesantren. Itu pun tergantung lagi pada pemahaman kita tentang elitisme. Bilamana dengan orientasi elitis dimaksudkan tingkat sosial-ekonomis dari orang tua anak yang dikirim ke pesantren, juga dalam hal ini tidak dapat dilihat kesamaan dari pesantren yang satu ke pesantren yang lainnya. Bisa disebut beberapa contoh seperti pesantren tarekat dan Pesantren Tebuireng yang kebanyakan menampung mereka dari kalangan bawah. Sedangkan pesantren seperti Gontor jelas kelihatan bahwa yang ditampung di sana adalah mereka dari kalangan pedagang dan intelektual. Anak-anak dari mereka yang dianggap kaum pemikir dalam masyarakat, guru, dan lain sebagainya. Dari segi ini bisa dilihat orientasi elitis di sana.

Pada pihak lain konsep elitisme dalam pesantren juga tak bisa diterima secara serta merta. Melihat tempatnya yang di desa dia menampung mereka yang karena alasan sosial ekonomis tidak tertampung di tempat lain. Ini berarti juga dia menampung mereka yang tidak memiliki privilese-privilese sosial. Hasilnya pun bisa dilihat. Pesantren senantiasa menghasilkan pemimpin masyarakat yang pandangan hidupnya populis, baik itu dari kalangan ABRI maupun dari parpol/ormas yang tidak terikat pada stratifikasi sosial yang beraneka ragam itu.

Mengubah Wajah Pesantren: Matangkan Kerangkanya

Bahwa pesantren lebih memberikan kesan sebagai lembaga pendidikan keagamaan mungkin itu adalah kesan yang sulit dielakkan. Akan tetapi pengertiannya harus dijelaskan terlebih dahulu. Karena ada memang pesantren di mana dikhususkan pendidikannya untuk mencapai spesialisasi dalam bidang keagamaan. Misalnya di Tebuireng di mana diadakan spesialisasi tentang hadis, ilmu tafsir; atau di Krapyak di mana dibuat spesialisasi tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Akan tetapi ada juga yang hanya memberikan pelajaran agama sebagai dasar. Dan tidak sampai menuju kepada spesialisasi.

Dari segi pandangan lain bisa dikatakan sebagai berikut. Pendidikan keusahawanan misalnya bukanlah sesuatu yang asing dalam pesantren. Terutama tentang konsekuensi dari pendidikan semacam itu, yaitu etos kerja keras. Hal semacam itu selalu menjadi tekanan pokok dalam pendidikan di pesantren. Akan tetapi pendidikan kepengusahaan tersebut tidak terkoordinir dan tidak direncanakan dan untuk itu dibuat kerangkanya. Akibatnya akan keluar usahawan-usahawan yang mencari-cari jalan sendiri. Mereka akan menjadi usahawan-usahawan yang otodidak, yang tidak mendekati masalahnya dari segi-segi ilmiah tetapi berdasarkan intuisi.

Akhir-akhir ini ada upaya memasukkan ke dalam pesantren pendidikan keterampilan. Usaha semacam itu adalah usaha yang terpuji dan bukanlah suatu yang buruk dalam dirinya. Akan tetapi kegunaannya menurun bilamana sistem pendidikan keterampilan semacam itu hanyalah keterampilan demi keterampilan dan meniru sekolah-sekolah seperti ASMI misalnya. Sekolah-sekolah semacam itu adalah konsumsi kota besar, dia tidak berfungsi bagi sekolah yang tempatnya di desa dan berorientasi menuju desa, karena memang bukan semua tamatannya akan menuju ke kota. Stenografi, demikian pula pelajaran mengetik, tidaklah terlalu penting bagi masyarakat di desa. Yang jauh lebih penting ialah pendidikan kepengusahaan yang menitikberatkan misalnya melihat bagaimana melihat desa sebagai suatu potensi pasaran, serta bagaimana mengolahnya.

Dan kita pun melihat lagi perubahan sebagaimana yang dilakukan di Pesantren Darul Falah di Bogor. Di sana pelajaran agama sangat minim. Di sana dilatih keterampilan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Sebenarnya hampir-hampir bisa dikatakan bahwa bukanlah pelajaran agama yang diberikan di sana, tetapi ilmu untuk menyadari pentingnya arti agama.

Yang terpenting ialah pada mereka ditanam kesadaran dan keinginan merubah kehidupan masyarakat melalui penciptaan etos kerja berdasarkan suatu pandangan agama di bidang pertanian misalnya. Dan itu tidaklah menjadi soal. Ia bukanlah sesuatu yang buruk, asal saja memang ada kerangkanya. Di sinilah letak kelemahan program keterampilan yang diadakan Departemen Agama. Tidak diciptakan kerangkanya. Sepanjang yang saya dengar hanya untuk menumbuhkan sifat keterampilan di kalangan santri, agar santri bisa mencari makannya sendiri. Akan tetapi yang lebih dibutuhkan ialah kerangka yang mampu menumbuhkan sikap jiwanya. Sebab kalau hanya keterampilan yang diajarkan, tanpa dibilang mengapa dan apa gunanya, hasilnya seperti yang disaksikan sekarang. Banyak pesantren yang menolak pendidikan keterampilan dari Departemen Agama. Ini suatu kenyataan yang harus diakui. Program semacam ini hanyalah diterima oleh pesantren yang kecil saja sedangkan pesantren yang besar dan berpengaruh menolaknya. Kalaupun mereka menerima, hanyalah sebagai hiasan bibir belaka. Dan tidak ada yang menerima secara terbuka dan menjadikannya suatu program, karena memang tidak ada kerangkanya. Dan karena itu orang tidak merasakan komitmen kepada suatu tujuan.

Hidupkan Sikap Sosial Penunjang

Perkembangan masyarakat banyak menuntut perubahan yang harus dilakukan oleh pesantren. Tentu saja hal semacam ini tidaklah mudah mengingat tradisi lembaga pesantren yang sudah berabad-abad lamanya. Banyak hambatan yang harus dilewatinya sebelum suatu jenis perubahan tertentu ditawarkan. Hambatan pertama adalah sebenarnya soal pimpinan. Kepemimpinan pesantren adalah suatu lembaga yang turun-temurun atau modelnya hierarkis. Karena itu sulit untuk diadakannya perpindahan yang wajar secara teratur baik dan pembinaan calon penggantinya. Ini yang harus dipecahkan. Dan cara pemecahannya adalah komunikasi yang lebih efektif antara calon pemimpin pesantren. Bilamana mereka yang tua telah mapan dan sulit berubah, maka hal semacam itu haruslah lebih dituntut dari mereka yang lebih muda. Dari mereka yang lebih muda dapat diminta suatu pemikiran dalam konteks makro, yaitu memikirkan pesantren secara keseluruhan dan bukannya pesantrennya sendiri saja.

Masalah kedua ialah masalah pembiayaan pesantren. Dulu pesantren didukung oleh masyarakat dalam pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi hal semacam itu pada masa dahulu merupakan suatu kebiasaan sosial dan karena itu tidak dilembagakan. Akan tetapi setelah kita tidak sanggup lagi mengembangkan etik sosial yang membiasakan masyarakat membiayainya sekarang, akhirnya pesantren kekeringan biaya. Lantas mereka akan berbondong-bondong memalingkan mukanya kepada pemerintah untuk meminta bantuan. Sedangkan pemerintah sudah dibebani beban yang berat dalam pembiayaan pendidikan. Pada hemat saya inilah suatu kekeliruan. Kesalahannya bukan pada fakta memintakan bantuan kepada pemerintah, akan tetapi kesalahan terbesar ialah pihak pesantren tidak mampu menciptakan sikap sosial tertentu yang memungkinkan atau mendorong masyarakat membiayai pesantren. Hanya kemauan yang kuat dari pihak pesantren dan masyarakat mampu menumbuhkan sikap sosial semacam itu.

Prisma, Maret 1976

(Tulisan ini sepenuhnya diambil dari Abdurrahman Wahid. 2000. Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKiS)