Anwar, Mahathir, dan Kita di Indonesia

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Pada tanggal 21 September 1998 penulis mendapat telepon dari Nasir Tamara. Ia meminta penulis bersedia mendukung surat Adnan Buyung Nasution ke Malaysia, yang isinya memprotes penangkapan Anwar Ibrahim oleh Pemerintah Malaysia. Penulis meminta dibacakan pernyataan protes itu, yang berkesudahan dengan hilangnya anak kalimat “Anwar Ibrahim, seorang pejuang hak-hak asasi manusia” dan tertinggal “Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri dan mantan Menteri Keuangan”. Dengan mencantumkan anak kalimat terakhir itu, penulis bersedia menandatangani surat Adnan Buyung Nasution itu. Ini sebagai pertanda bahwa penulis tidak berpihak kepada siapa pun dalam persengketaan antara Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dalam kenyataannya, memang sulit bagi orang luar untuk mengetahui apa yang terjadi di Negeri Jiran tersebut.

Siapakah yang benar di antara keduanya? Saling tuduh dan saling bantah, disertai diamnya seribu bahasa pers Malaysia, bisa berarti Mahathir yang benar, tetapi juga bisa berarti sebaliknya, sedangkan kita tetap tidak mengerti apa-ара.

Dalam keadaan demikian, Malaysia masih memiliki satu tempat untuk mencari keadilan, yaitu pengadilan bukannya kepolisian. Tidaklah mungkin sebuah pengadilan di Malaysia yang terkenal jujur dan berwibawa akan sembarangan menghukum seorang mantan Wakil Perdana Menteri dan mantan Menteri Keuangan.

Mengapa? Karena ketua sistem pengadilan di sana diangkat dan ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agung dan tidak tunduk pada Perdana Menteri. Karena itu, lembaga tersebut terkenal dengan independensinya. Perkara saksi-saksi, barang-barang bukti dan pengakuan yang ada bisa saja dibuat oleh siapa pun, namun baru punya arti setelah dijatuhkan putusan pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan Anwar Ibrahim bebas, dia adalah korban dari masinasi politik yang dilakukan oleh Mahathir untuk menolong politik perekonomian baru dari Perdana Menteri Negeri Jiran itu, yang sebetulnya ditentang oleh Anwar Ibrahim. Dengan kata lain, mekanisme politik untuk menghancurkan Anwar Ibrahim secara total.

Sebaliknya, kalau pengadilan memutuskan Anwar Ibrahim bersalah, maka memang benar tuduhan Mahathir atas Anwar Ibrahim. Dengan mengambil sikap demikian, penulis menghindarkan diri dari pemihakan yang tidak diperlukan, tetapi tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi di Negeri Jiran serumpun itu. Bukankah ini cara terbaik untuk menunjukkan simpati pada bangsa yang serumpun, tanpa terlibat dalam persoalan mereka?

***

Pada hari Minggu berikutnya, 27 September 1998, penulis mendapat telepon dari seorang ulama dari Kabupaten Lamongan. Ia memiliki ribuan santri yang berada di Malaysia. Manusia Indonesia di rantau itu ditanyai orang Malaysia tentang kasus tersebut; mana yang benar antara Mahathir dan Anwar? Mereka tidak tahu jawabnya dan bertanya pada ulama tersebut. Ulama itu kebetulan anggota NU dan dengan sendirinya bertanya kepada penulis; jawaban apa yang mestinya diberikan pada santrinya itu. Jawaban yang mereka peroleh akan menjadi patokan para orang Indonesia yang ditanya oleh orang-orang Malaysia. Mengingat pentingnya arti jawaban yang mesti diberikan, penulis mencoba mengambil pendirian berdiri sama tengah. Ini akan menolong banyak orang Malaysia untuk merumuskan jawaban dalam memandang masalah yang sedang terjadi.

Petang harinya, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, A. Ghafar Baba muncul dalam suatu wawancara di salah satu TV swasta Indonesia. Dalam komentarnya, Ghafar Baba menyayangkan para pemimpin Islam Indonesia dan pers Indonesia seolah memihak pada Anwar Ibrahim, dan mengimbau agar pers Indonesia tidak usah ikut campur atas persoalan yang sedang terjadi di Malaysia. Ini terjadi karena Ghafar Baba tidak membaca laporan yang ditulis oleh beberapa media cetak beberapa hari sebelumnya yang memuat pernyataan penulis yang tidak berpihak pada Anwar Ibrahim. Dalam hal ini, Baba ternyata salah kesan.

Malam harinya, Edward Soeryajaya dan Tony Soeryo datang ke rumah penulis. Mereka ternyata baru kembali dari Langkawi, Malaysia, pada sore harinya. Di sana mereka bertemu dengan Datuk Sunusi Junid, salah seorang Menteri Besar dan pernah menjabat menteri-menteri pada departemen lain dalam Kabinet Mahathir. Bagi penulis, tokoh ini penting dalam hubungan bangsa serumpun, Indonesia- Malaysia, karena dia adalah salah seorang tokoh pendiri Yayasan Nusantara. Bahkan dia adalah suami dari salah seorang cucu tokoh Indonesia, yaitu Daud Beureueh. Dia juga pernah menjabat sebagai Timbalan (Wakil) Perdana Menteri di Negeri Jiran itu, dan pernah disebut-sebut sebagai calon pengganti Mahathir.

Datuk Sunusi Junid mengatakan pada Edward dan Tony bahwa tuduhan yang ditimpakan pada Anwar Ibrahim benar adanya. Dia sampaikan pada kedua orang ini rincian kasus tersebut. Mendengar cerita ini, lagi-lagi penulis bertanya dalam hati, mengapa sampai terhanyut dalam masalah ini?

Yah, bagaimanapun juga kita adalah pemuka masyarakat dua bangsa yang serumpun, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan tersebut. Pemimpin nasionalis di Malaysia karena keadaan khususnya tentulah setara dengan pemimpin gerakan Islam di Indonesia. Sehingga, pantaslah kalau antara keduanya ada ikatan-ikatan batin. Inilah yang juga membuat Edward khawatir kalau sampai penulis terjebak dalam pemihakan salah satu pihak. Jika penulis sampai berpihak pada Anwar Ibrahim, misalnya, karena dia pernah menjadi Ketua ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan saat ini menjadi salah seorang nasionalis yang berpengetahuan agama mendalam, ini merupakan sikap yang perlu disayangkan.

Lagi-lagi penulis tercenung dalam hati, karena kekuasaan Tuhan yang mempertalikan kedua bangsa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang menimpa Negeri Jiran tersebut karena tetap terikat oleh istilah “serumpun”, walaupun ada arti lain dari kata itu yang tidak kita setujui. Masalah Anwar Ibrahim yang dituduh melakukan penyimpangan seksual, sodomi dengan anak-anak tanggung, dan membahayakan keamanan negara, sebenarnya bukan masalah Malaysia saja, tetapi juga masalah kita bersama. Hanya saja yurisdiksi atas masalah tersebut tidak jatuh ke tangan kita, melainkan berada dalam kekuasaan Negeri Jiran itu. Ini berarti kita terkena dampaknya, tetapi tidak punya wewenang atasnya. Sama seperti masalah Palestina bagi orang Arab. Kita tidak bisa membutakan mata atas apa yang terjadi di Negeri Jiran, tetapi juga tidak memiliki yurisdiksi apa pun atas perkembangan yang terjadi.

Sikap seperti ini patutlah direnungkan dalam-dalam, karena kedua bangsa sedang berjalan meniti titian yang berbeda menuju alam demokrasi. Kita sering jengkel melihat Malaysia yang masih feodal, tunduk pada raja dan pemerintahannya puluhan tahun berada di belakang Indonesia. Ini dilihat dari satu sisi, namun di sisi lain kita ‘kan melihat hal yang sebaliknya. Kita percaya korupsi dapat ditekan di Malaysia, sementara di negeri kita tidak. Mengapa? Karena gaji pegawai negeri di Malaysia cukup tinggi, demikian juga pendapatan rakyat pada umumnya. Dengan demikian, dorongan berkorupsi akan sangat rendah. Di negeri kita, pendapatan pegawai negeri demikian rendah sehingga korupsi dianggap wajar.

Di samping itu, kekuasaan pengadilan di Malaysia sangat besar karena sistem kerajaan itu. Dengan kata lain, Pemerintah Malaysia dapat melakukan tindakan-tindakan cukup pada pelanggar tindak pidana korupsi karena memiliki undang-undang antikorupsi yang diberlakukan secara efektif. Sebaliknya di Indonesia, upaya memberantas korupsi ini masih lama karena kurangnya ketegasan sikap dalam menanganinya.

Bukankah dengan demikian sangat menarik bahwa kita tidak dapat lepas satu dari yang lain sebagai dua bangsa, Indonesia-Malaysia, tapi masing-masing memiliki jalan sejarah sendiri-sendiri dalam upaya menuju capaian demokrasi. Apa yang terjadi merupakan satu pelajaran bagi masing-masing pihak. Dari sini kita dapat saling bercermin dan belajar untuk saling mengoreksi diri. Dengan jalan inilah kita bisa saling menghargai dan berempati. Perkembangan sejarah keduanya memang cukup menarik untuk diamati.