Kapan PARPOL Dewasa? (Wawancara)

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Sebelum PDI berkongres, banyak anggota masyarakat yang mulai main tebak-tebakan: ribut atau tidak. Ternyata pemenangnya pendukung keributan. Meskipun tidak jelas apakah ada hubungan dengan kembali ngetrendnya lagu-lagu lama, sehingga PDI juga memutar lagu lamanya, tapi keributan itu memprihatinkan. Dalam psikologi perkembangan diketahui, anak-anak yang belum dewasalah yang suka keributan. Ketua Umum PB.Nahdatul Ulama, Abdurrachman Wahid, meskipun bukan psikolog tapi tahu banyak soal kedewasaan partai politik. Berikut ini obrolannya seraya makan pagi dengan Widya Saraswati.

Lagi-lagi kita dikejutkan dengan perilaku yang cenderung anarkis dalam kongres PDI. Apa ini dapat dikatakan sebagai fenomena yang menunjukkan partai politik kita belum dewasa?

Kalau caranya mengatur organisasi politik di sini seperti selama ini, ya tidak akan ada yang pernah dewasa. Bukan hanya partai politik, Golkar juga tidak dewasa.

Lho, Golkar kata pemerintah kan bukan partai politik?

Ah, semua juga tahu, Golkar itu sama dengan partai politik. Dalam arti, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) mengesahkan hanya susunan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) yang disenanginya. Nah, lalu nanti dalam kongresnya atau munasnya, DPC atau DPC tingkat II memilih DPPnya. Lha, itu siklusnya kan cuma mubeng wae (berputar saja, red). Jadi akhirnya percaturannya cuma di atas. Itu jelas tidak akan membuat dewasa.

Indikasi sebuah partai politik tidak dewasa, konon, juga dari kegemarannya meminta restu dari atas, bukannya lebih mendengarkan suara dari anggota partainya.

Memang betul, restu dari atas itu iya. Tapi masalahnya bukan hanya di situ. Bahwa tidak ada pencalonan yang timbul dari bawah, itu lho!

Kenapa bisa begitu?

Sebab memang di masing-masing level itu tidak ada pencalonan dari bawah. Di kabupaten, semua tahu, kalau tidak ada izin dari Bupati atau Kaditsospol ya tidak akan jadi calon.

Tapi kok sampai tidak ada calon dari bawah itu bagaimana duduk perkaranya?

Ya karena tidak dikasih kesempatan, kok. Nggak ditanya. Apa dukung boleh yang namanya komisaris? Kan nggak. Apa anggota partai atau anggota Golkar itu pernah diajak rapat bareng-bareng untuk menentukan pengurus, kan tidak. Jadi utusan-utusan yang datang itu nggak ada apa-apa. Musda-musda itu ya selektif, sudah diseleksi oleh pemda masing-masing Pemda itu dalam arti luas, Iho. Termasuk kodimnya, termasuk kantor sospolnya, apa saja deh.

Apa bisa dibilang ini merupakan efek dari situasi state terlalu kuat dan people yang lemah?

Ya memang begitu. Tapi harus lebih dari itu melihatnya. Bahwa memang masyarakat tidak diberi akses untuk ikut menentukan keputusan politik,

Maksud Anda bagaimana? Kan pemerintah selama ini selalu menjelaskan, ada pemilu, ada DPR dan segala macam yang merupakan wujud dari penyaluran aspirasi rakyat.

Lha, wong pemilu itu calonnya ditetapkan dari atas, kok, Pemilu itu saringannya berapa kali, coba? Di kabupaten diusulkan oleh berbagai pihak-lah ya, termasuk pemdanya. Disaring di situ. Naik ke atas, ke tingkat I. Baru nanti ke DPP. Di DPP tidak cukup ke DPP masing-masing. Musti ke Mendagri-lah, Litsus ke Bakin, Bais, segala macam, Gitu lho. Semua itu kan menyeleksi Akhirnya yang tinggal itu kan orang-orang yang tidak dikenal rakyat. Lha yang dikenal rakyat ya hilang gitu saja, di jalan. Jadi terlalu panjang jalur untuk seleksinya.

Kalau di negeri lain kan nggak. Saya ingin jadi anggota parlemen, saya tinggal di suatu daerah pemilihan. Saya tantang lawan saya dari partai yang sama. Umpamanya Golkar, A lawan B beradu, atau saya lawan siapa gitu. Kalau saya menang di sini, ya saya calonnya. Dengan melalui pemilihan pendahuluan. Jadi saya dipilih rakyat. Saya maju dari partai saya. Nanti beradu lagi dari calon partai lawan. Gitu lho. Jadi pendek proses seleksinya. Nggak sampai di atas-atas begini.

Ada anggapan proses yang panjang itu justru untuk mendapatkan jago-jago yang bagus.

Ah, wong nyatanya ya dapat yes men semua. Pintar sih pintar, tapi yes men. Wataknya itu watak nggantung ke atas semua. Susah sudah. Nggak ada inisiatif semua. Ya nunggu saja dari atas.

Kalau begitu apa pemilu sebenarnya tidak diperlukan?

Kalau dengan cara seperti sekarang, sebenarnya pemilu itu hanya untuk mendapatkan legitimasi. Itu ya penting, tapi tidak lebih dari itu. Padahal mestinya pemilu itu jauh lebih dari itu. Dia bisa menentukan jatuh tidaknya suatu pemerintahan. Seperti LDP di Jepang itu kan, karena kehilangan suara di pemilu, ya sudah. Dia harus berusaha keras untuk mendapatkan suara kembali dalam pemilu yang akan datang.

Berarti untuk partai politik bisa dewasa, bagaimana caranya?

Kalau mau sebuah partai, kalau mau sebuah lembaga politik formal dibiarkan agar efektif, mandiri dan segala macam, itu ya harus tumbuh dari rakyat. Berarti konsep massa mengambang itu sendiri harus dihapus, lalu partai diperkenankan mempunyai massa di bawah. Perkara kepengurusan dibatasi, misalnya level kecamatan hanya boleh ada pengurus saja, itu ya tidak masalah, tapi pengurus dipilih di bawah. Jadi di tiap kecamatan pun pengurus harus dipilih. Sekarang ini kan nggak. Komisaris Golkar ditunjuk oleh DPD tingkat II gitu lho. Komisaris PPP ditunjuk oleh DPC, komisaris PDI oleh DPD tingkat II kan?

Tapi kalau massa mengambang dihapus, jangan-jangan rakyat yang belum siap, karena mereka juga belum dewasa?

Kalau memang dianggap belum dewasa, ya sudah, terimalah partai politik yang kayak begini terus-terusan. Sampai 100 tahun akan begini terus, wong rakyat tidak dibiarkan dewasa kok.

Apa campur tangan pemerintah juga menjadi fenomena biasa di dunia ketiga?

Oh ya. Indonesia malah jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain. Pemerintah kita ini campur tangan, tapi indirect.

Tapi di Malaysia kenapa bisa ada calon dari bawah ya?

Karena di Malaysia seperti yang saya katakan tadi. Pemilihan pengurusnya memang oleh anggota, dari bawah bukan dari atas. Dan dikombinasikan dengan undang-undang yang keras. Kalau ada sengketa, seperti misalnya antara Rozali Hamzah dengan PM.Mahathir ya diselesaikan di pengadilan. Akhirnya Mahathir terpaksa mengubah UMNO menjadi UMNO Baru. Tapi ada sanksi-sanksi hukum itu.

Tapi aib sekali kalau sampai penguasa masuk ke pengadilan.

Ya tidak dong. Itu kan untuk diterrance, untuk mencegah supaya pemerintah tidak berbuat ceroboh, sehingga tidak perlu masuk ke pengadilan, gitu lho. Harus dilihat secara demikian. Seperti Mahathir waktu itu kan memang ceroboh. Toh dia tetap berkuasa, rakyat tidak mempersoalkan itu, dan pemilu dia tetap menang. Rakyat kan tidak melihat dari yang gitu-gitu saja kan.

Tapi apakah Anda tidak melihat makin hari pemerintah makin menunjukkan niat baik untuk lebih memberi keleluasaan pada partai politik dan rakyat agar lebih dewasa?

Langkah-langkah sudah mulai ya, tapi belum diikuti dengan aturan-aturan yang. lebih baik.

Langkah-langkah itu misalnya apa?

Lha itu, misalnya rakyat dibiarkan atau diperkenankan ke DPR untuk menyatakan pendapat. Kemudian pers kita sekarang lebih terbuka. Kemudian juga manajemen organisasi politik kan lebih dituntut untuk bertanggungjawab kepada masyarakat.

Tapi kalau anggota DPR-nya sendiri tetap dipilih dengan cara yang notabene kurang demokratis, apa bukan tambal sulam saja?

Ya memang. Tapi kalau tambal sulam itu semakin banyak sulamannya, lama-lama kan bukan tambal sulam lagi. Tambalannya lebih banyak kan lama-lama tambalan semua.

Apa dong jadinya?

Ya jadi saja, nggak apa-apa he-he-he…. Baju baru kan?

Apakah kekurangdewasaan partai politik itu juga karena birokrasi berasal dari partai/organisasi politik?

Dimana ada birokrasi berasal dari partai politik? Terbalik! Golkar itu yang berasal dari birokrasi. Mustinya birokrasi itu kan partial, jangan ambil bagian dalam politik. Kita ini kan lucu. Ulama nggak boleh berpolitik. Tapi birokrat yang mustinya tidak boleh berpolitik malah berpolitik. Di negeri-negeri lain nggak ada. Di Malaysia saja, yang namanya civil servant ya betul-betul sebagai servant.

Melihat keadaan seperti itu Anda tidak gemas?

Ah, enggak. Saya cuma kasihan. Itu kan mubeng-mubeng, tidak mencapai sesuatu. Sebenarnya lebih efisien dengan dibukanya kran.

Kalau kasihan, kenapa tidak masuk partai politik?

Wah, Iha untuk apa, memperbaikinya dari mana, wong itu sudah kayak telor dengan ayam. Tidak tahu lagi kemana membetulkannya.

Konon bisa memperbaiki dari dalam.

Ah…. Agendanya juga tidak sampai sana. Maksud saya tidak punya agenda yang politis sekarang.

Lho, kabarnya Fordem (Forum Demokrasi) yang Anda pimpin bibit sebuah partai politik?

Nggak, kita nggak akan jadi partai politik. Kita nggak ingin ke sana. Fordem hanya kekuatan moral saja.

Kok, kabarnya sudah punya simbol partai, padi dan kapas?

Ah, enggak. Itu kan simbolnya orang-orang Padi dan Kapas, partainya eh… yayasannya DR. Syahrir.

Seandainya jadi petinju, dan partai politik ini adalah permainan tinju, apa tidak lebih suka dapat sparring partner yang seimbang dan menang karena usaha sendiri?

Memang ini bukan tinju, kok. Ini silat. Politik itu kan silat, bukan tinju, jadi nggak butuh sparring partner.

Hah?

Kalau silat itu kan tenaga dari dalam dirinya, permainan dari dalam dirinya. Wong sendiri saja bisa main kok… (Gus Dur tertawa tertahan). Politik itu kan kayak silat.

Tapi apa tidak malu kalau besar sendirian, menang sendirian, lalu disorak-soraki sendiri?

Wong enak kok malu, Anda yang salah… enak kok malu he-he-he… Ya Ut, ya (Ia menyapa rekannya yang duduk di belakang stir mobil yang tengah menuju kantor Ari Sudewo itu).