Pemilu Perlu Panggung Yang Kokoh

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Pemilu 1997 yang dilanjutkan dengan Sidang Umum MPR merupakan proses politik yang kokoh bagi ketiga kontestan yang akan “bertanding”. “Jika tidak, maka hasil SU MPR yang menjadi penentu bagi kelangsungan program pembangunan akan terseok-seok,” kata Ketua PBNU H. Abdurrahman Wahid di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Gresik 12 Maret lalu.

Ibarat orang bermain tinju, kata Gus Dur, ring dan panggungnya harus dibangun kuat agar pertandingan berlangsung aman serta tak membahayakan petinjunya. “Pemilu sebagai proses politik memerlukan panggung politik yang kuat pula,” ujarnya. Gus Dur menawarkan tiga unsur yang harus diperhatikan:

Pertama: Birokrasi yang memiliki kepaduan dan kesatuan yang kuat dan mampu melaksanakan Pemilu secara bersih dan jurdil.

Kedua: Peranan ABRI yang mampu menjaga stabilitas dan bertindak secara konstitusional dan,

Ketiga: Adanya dominasi kekuatan politik pada SU MPR menadatang.

Dalam acara halalbihalal alumni Ponpes Manba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang itu, Gus Dur juga menegaskan, dominasi kekuatan politik yang dihasilkan dari perebutan suara pemilu memiliki peranan yang strategis untuk menciptakan Sidang Umum MPR yang mantap dan aman bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Menurut cucu Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asyari ini, jika komposisi suara yang diperoleh selama pemilu menggambarkan kekuatan yang berimbang antara ketiga kontestan, seperti Golkar meraih 45 suara, PPP 30 suara, dan PDI 25 suara, ini cukup mengkhawatirkan pada proses politik selanjutnya.

“Kalau komposisi suara berimbang seperti itu, maka saya melihat pada SU MPR mendatang akan mengalami kesulitan. Untuk itu perlu ada kekuatan dominan pada SU MPR mendatang. Saya tak mempermasalahkan apakah kekuatan itu berasal dari Golkar, PPP, atau PDI,” ujarnya.

Dominasi kekuatan politik, lanjut dia, tak seharusnya masingmasing kekuatan bertindak di luar konstitusi. “Pemikiran saya ini saya tawarkan saja. Kalau ketiga hal itu tak dilaksanakan terserah saja,” katanya.