Perlu Reedukasi Konglomerat (Wawancara)

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Seorang kiai terperanjat ketika pada suatu siang mendapat Abdurrahman Addakhil, seorang santri kecil, yang masih belajar di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama), telah membaca tuntas buku Das Kapital. Kisah tersebut terjadi 30-an tahun yang lalu. Santri itu tak lain adalah Abdurrahman Wahid (50). Tokoh wawancara utama kita kali ini. Secara sederhana kisah itu juga menggambarkan betapa akrabnya Gus Dur dengan pergolakan pemikiran dunia ini, bahkan sejak usia yang masih amat muda. Namun kejadian itu baru merupakan langkah awal pergumulan Gus Dur dengan dunia pemikiran. Dalam masa yang cukup panjang ia sempat berkelana dan menjelajah literatur pemikiran yang lebih luas lagi. Pada waktu belajar di Universitas Bagdad, Irak, dan al-Azhar University, Kairo, Gus Dur dengan ganas melahap khasanah pemikiran Timur. Sementara itu dalam pengembaraannya ke berbagai tempat, ia pun menyerap banyak pergulatan pemikiran dunia Barat.

Berbekal pengalaman itulah maka pada saat ia kembali ke tanah air, dan mulai menampilkan dirinya diberbagai forum, orang mengenal Gus Dur lebih sebagai pemikir kebudayaan; dan bukan seorang politikus atau pun ulama. Maka nama Abdurrahman Wahid mulai menanjak populer, sementara itu darah kiai yang mengalir ditubuhnya juga semakin memperkokoh legitimasi kehadirannya di kalangan “pondok besar”, umat NU. Posisi tinggi di dalam NU dia peroleh pada saat ia berhasil memainkan peran sebagai mediator konflik dalam Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur. Sejak itu nama Abdurrahman Wahid tak bisa dilepaskan dan greget perubahan yang konon terjadi di dalam NU-organisasi sosial Islam yang terbesar di Indonesia. “Abdurrahman Wahid mewakili arus pembaruan di dalam NU”, kata seorang pengamat NU dan Muhammadiyah, Mitsuo Nakamura. Namun di pihak lain, tampaknya, ia tetap mempertahankan sosoknya sebagai intelektual yang, dengan ide-idenya yang provokatif, terkadang menyulitkan posisinya sebagai pimpinan kaum santri “tradisional” itu.

Abdurrahman Wahid bagaimana pun kita terima sebagai tokoh nasional yang hadir di tengah-tengah kita. Melalui pemikiran diskursifnya, ia kedepankan berbagai masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. Posisinya sebagai Ketua PBNU telah menjadikan dirinya corong dari arus bawah masyarakat kita. Di lain pihak keakrabannya dengan dunia modern dan kosmopolit telah membuat dirinya tanpa canggung tampil di forum intelektual, dalam lobby-lobby politik di tingkat elite, maupun percakapan-percakapan ekonomi dan bisnis di berbagai kalangan. Dalam kaitan itulah Eksekutif mengundang Gus Dur untuk suatu wawancara panjang kali ini.

Kelihatannya agak janggal seorang kiai NU didoakan oleh seorang Pastor Katolik, dan itu Anda, Gus Dur, dalam selamatan di CSIS tempo hari.

Ya, biasa saja. Sebenarnya nanti malam ada acara syukuran lagi. Tapi berhubung tuan rumah pulangnya dari Manila delay, ya ditunda lagi.

Dari kalangan yang mana lagi kali ini?

Kali ini teman-temannya Mas Tjip (Soetjipto Wirosardjono, red). Ya teman-teman LSM-lah. Kebetulan saya bisa membawa berita bagus untuk teman-teman ini.

Berita bagus apa itu?

Kemarin saya ‘kan ke Pak Domo, tanya: “Pak ini kawan-kawan tanya boleh nggak kita ini ke INGI–konferensi LSM yang diributkan kemarin?” Katanya boleh.

Tapi itu ‘kan baru dari Pak Domo. Yang lain?

Saya sudah ke Pak Moer, katanya supaya ke Pak Rudini. Pak Rudini bilang “Saya nggak keberatan, tanya Pak Benny” Pak Benny bilang “Wis kono ngomongo Domo.” (Sana bilang sama Domo, Red.). Pak Domo bilang boleh, dengan syarat… kritiknya yang negatif harus seimbang dengan pengakuannya yang positif. Saya Jawab: “Ya Pak, nanti saya atur sama konco–konco.”

Sekarang kita berbicara bisnis Gus. Bagaimana Sebenarnya program NU dalam bidang ekonomi?

Di PBNU ini sebenarnya ada dua yang menangani masalah ini: pertama, ketua yang membidangi pengembangan sumberdaya manusia, dan itu menyangkut ekonomi, artinya menyangkut produktivitas manusianya, yang mau tidak mau menyangkut masalah ekonomi. Di sini dipikirkan pengembangan mental orang NU. Kedua, yang menyangkut pengembangan potensi pembangunan yang ada di NU. Di sini perhatian bukan ke pelakunya, melainkan objeknya. Sekarang umpamanya mau bikin latihan tambak udang untuk beberapa petambak udang tradisional: Kami coba perkenalkan dengan teknologi baru. Sekarang ini programnya sudah jalan di Brebes. Itu menyangkut manusianya, pengembangan sumberdayanya. Tapi ada ketua yang membidangi masalah pembinaan kelompok sasarannya nanti. “Kan yang dilatih itu nanti akan jadi instruktur. Mereka akan membina masyarakat setempat untuk mengembangkan budidaya udang dengan teknologi yang, katakanlah setengah canggih. Tapi di samping itu juga ada sendiri ketua yang membidangi pengembangan kewiraswastaan.

Ini yang menyangkut bisnis?

Kalau yang tadi saya uraikan itu ‘kan sifatnya masih rintisan-rintisan; ya kerja LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) gitu lho. Nah, kalau pem-bisnis-annya sendiri ‘kan harus ada. Umpamanya kami sudah mengembangkan sekian banyak petambak udang yang baik. Nah, di mana saling berkait. Makanya ada ketua yang mem-bidangi pengembangan kewiraswastaan.

Sebentar, program seperti ini baru pada masa kepengurusan Anda ini?

Ya, ya baru sekarang ini. Program pemgembangan dunia wiraswasta dari lingkungan NU: makanya agar para wiraswastawan NU ini bisa melibatkan diri dengan sistem perekonomian yang ada. Termasuk mencari pasokan barang, bahan baku, lalu sistem kredit untuk mereka, Pokoknya nyangkol gitu lho.

Untuk menumbuhkan kekuatan kewiraswastaan lingkungan NU, sebelumnya, bagaimana pemikiran NU menempatkan diri dalam arus perekonomian yang berlangsung dewasa ini?

Gini ya, sebenarnya kalau kita berbicara kebijaksanaan dasar perekonomian kita ‘kan pasal 33 UUD ’45. Di situ ada pembidang swasta, koperasi, dan negara. Tapi orang selalu berbicara tentang kapling masing-masing. Orang tidak berbicara keterkaitan satu sama lain. NU mengambil bagian di dalam yang mencari keterkaitan ini.

Dalam bentuk konkretnya keterkaitan itu seperti apa?

Sekarang saya ambil contoh, kita sedang memfinalkan sebuah usulan menarik. Setelah Pak Hasyrul Harahap berbicara tentang sengonisasi, untuk menghijaukan pulau Jawa, kita tertarik pada ide itu. Swasta ‘kan memerlukan supply kayu dan dia punya modal untuk itu; lalu pihak lain punya teknologi pertanian untuk mengembangkan pohon sengon; ada lagi yang menguasai manajemen keuangan. Jadi antara teknologi pertanian dan manejemen keuangan saling berkait. Lalu siapa yang menanam dan di atas tanah siapa? Nah, kami putuskan untuk mengajukan suatu gagasan, dan sudah diterima baik: kenapa nggak kita bikin saja unit-unit penanam; jadi koperasi yang terdiri dari orang-orang yang punya tanah cukup untuk menanamkan sengon secara ekonomis; kemdian orang-orang ini dibiayai oleh uang muka dari perusaha-perusahan kayu, dibimbing secara teknis oleh satu pihak, uang di manajemeni oleh institusi yang tepat. Ini ‘kan saling mendukung! Akhirnya timbul cita-cita begini: kenapa nggak melalui pesantren saja? Pesantren nanti akan mencari pemilik-pemilik tanah dan penanam sengon, dengan catatan memenuhi ukuran ekonomis, yakni tanah yang cukup untuk menanam 15 batang sengon, tapi dalam rangkaian unit yang bertetangga cukup untuk 1500 batang. Jadi katakanlah 100 orang yang bertetangga dalam satu lingkungan, sehingga nanti kalau saat penebangan maka ongkos angkutnya masih ekonomis. Karena itu pesantren, warga di sekitar pondok, didorong untuk menanam, sehingga pesantren juga bisa hidup. Kemudian kita cari salah satu perusahan kayu disuruh membikin konsorsium untuk menyediakan uang muka. Ternyata kebutuhan satu tahun itu luar biasa besarnya. Karena itu dalam lima tahun ini kami rencanakan untuk menanam 300.000 hektar di Jambi; menggerakkan beberapa pesantren dan meliputi beberapa desa.

Apa sudah ada tindak lanjut yang lebih operasional?

Kami telah rundingan dengan pihak koperasi; kemarin ini, dengan Inkoveri, dan mereka tidak keberatan. Mungkin bisa juga Puskud. Kemudian pihak konsorsium perusahan-perusahan kayu. Saya masih mau ketemu Bob Hassan untuk menentukan bagaimana pelaksanaan konsorsium itu. Ini ‘kan menurut saya, keterkaitan antara sekian banyak komponen.

Sebenarnya pemikiran itu sudah muncul di berbagai kegiatan, yang juga mencoba menumbuhkan keterkaitan itu.

Ya, tapi saya melihat ada satu hal yang tidak benar dalam diskusi ekonomi kita ini, yaitu ketika kita menolak liberalisme atau kapitalisme murni, pada saat yang sama kita juga menolak central planning, planning model Rusia -yang sekarang oleh Li Peng mau dipakai di RRC. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Menurut para teknorat: melalui cara menggabungkan antara peran pemerintah sebagai pembagi duwit dengan sistem pasar bebas. Cuma sayangnya, di situ faktor keterkaitan dibiarkan berjalan secara alami, tanpa intervensi, sehingga yang tumbuh itu mutasi. Mutasi dari model sosialistik, di mana seluruhnya itu diatur oleh negara dengan rigid; harga-harga itu sudah ditentukan dari sononya; juga sistem delivery-nya. Ini bapak ibunya, kapitalistik yang melacur. Nah, akhirnya hasilnya tidak jelas. Di satu pihak ambil yang paling jelek dari sistem pasar, yang gedhe makan yang lemah. Sebaliknya, kita juga terlalu dipengaruhi atau dihambat oleh birokrasi karena dominannya sektor negara. Jadi anak jadahnya ini nggak jelas!

Dengan rencana pemilikan saham konglomerat oleh koperasi, apa itu bukan salah satu bentuk keterkaitan seperti yang Anda maksud?

Ya, memang mulai dipikirkan dengan cara saham dari perusahan konglomerat itu sebagian dimiliki oleh koperasi. Oke, bisa itu. Tapi pertanyaan saya: Apa hanya itu? Ownership saja! Itu, menurut saya, malah bagian terkecil dari keseluruhan ekonomi.

Nah, bagian besarnya?

Ya pengaturan bekerjanya, pengaturan pendapatannya, pengaturan permodalan: Flow of capital. Kalau itu hanya diserahkan pada pasar saja, ya tetap kayak begini.

Sebentar. Sekarang ini ‘kan mengarah ke ekonomi pasar.

Di satu pihak. Di pihak lain, pemerintah campur tangannya juga gedhe lho! BBM tidak boleh berdasar harga pasar, karena secara politis akan membunuh pemerintah. Sekarang saya mau tanya: orang dagang di mana yang tidak direpoti oleh pemerintah? Ada sistem lisensi, ada sistem macam-macam.

Orang bisa berargumentasi: di negara mana yang tidak ada lisensi?

Di sana sifatnya teknis, sedangkan di sini nggak teknis. Sudah bersifat policy. Menentukan, umpamanya, ini Cino (pengusaha Cina, red.), ini pribumi, ini pedagang kecil, pedagang gedhe, koperasi……. itu semua, ngapling–ngapling itu, apa nggak policy? Kalau market orientation yang murni nggak begitu caranya. Mereka hanya teknis saja. Umpamanya, daerah A itu dibikinkan perusahan jenis ini; atau alokasi jenis-jenis usaha, daripada nggak laku semua; dibatasi untuk daerah ini toko kelontong segini, toko itu segini. Itu teknis. Sedangkan ini nggak begitu. Sudah policy. Policy dalam arti; siapa yang pakai User-nya itu ditentukan juga. Ini ‘kan mengambil cara sosialisme.

Jadi kekhawatiran sementara orang bahwa ekonomi pasar itu akan mendesak peranan negara di sektor ekonomi tidak beralasan?

Anda harus bisa bedakan antara perusahan negara dan peranan negara. Peranan negara itu ‘kan keseluruhan birokrasi. Tapi kalau BUMN ‘kan terikat oleh peraturan-peraturan. Jadi bahaya penggulungan BUMN kalah bersaing dengan swasta itu selalu ada. Tapi itu memang tidak bisa hilang, karena kalau kita sudah bikin BUMN, itu sudah otomatis berarti jadilah kau kurus, lemah. Jadilah kau konyol, gitu lho. Satu-satunya cara untuk tetap bisa gedhe, ya dengan infus modal yang bukan main besarnya. Nah, sama sekali nggak ekonomis! Seharusnya menurut saya, perusahan negara itu hanya yang esensial saja. Sekarang ini yang nggak diesensialkan! Contoh, PLN itu esensial, kita bisa terima, karena public utility. Tak seperti angkutan, ini menurut saya ndak ada urusannya dengan negara. Jalan rayanya itu yang harus diurusi oleh negara. Saya setuju Jasamarga itu urusannya BUMN. Tapi Garuda untuk apa? PJKA? Kasihkan saja swasta semua. Mereka lebih efisien. Jadi, kalau menggunakan pasal 33 itu secara keliru. Akhirnya, kita semua yang kena.

Tapi ini ‘kan sudah termuat dalam UUD ’45 bahwa negara harus terlibat dalam….

Ya memang UUD ’45 itu kalau kita salah memahami, peranan negara dalam mengatur kehidupan warga masyarakat itu sangat besar. Karena itu ada semacam kecenderungan etatisme. Celakanya etatisme di sini bukan sosialistik, tapi feodalistik. Ini yang oleh para teknorat dicoba dijebol dengan deregulasi dan debirokratisasi. Saya nggak tahu kalau peacmeal begitu apa bisa jalan apa nggak. Saya nggak tahu.

Menurut Anda itu sifatnya peacmeal!

Ya peacmeal! Karena pada intinya, menurut saya masalahnya adalah rethinking keseluruhan kebijaksanaan ekonomi kita. Begini: Thatcher itu menjual sekian puluh persen dari aset BUMN kepada swasta. Bahkan pemerintah Perancis saja, di mana Francois Mitterrand ini seorang sosialis, juga menjual perusahaan negara. Kita malah menambah, ee…. Kalau saya ya, negara itu cukup Jasamarga, PAM. Listrik….yah cuma beberapalah… telkom saja belum tentu. Kalau lisensi telkom, boleh negara, tapi perusahan tilpunnya sendiri kenapa nggak diswastakan saja. Nah, itulah artinya bahwa sekarang ini terjadi persaingan dan BUMN kalah, karena disuruh bersaing Padahal dia nggak mungkin bersaing. BUMN itu memegang monopoli dengan social cost dan economic cost yang sangat tinggi. Jadi, kalau menurut saya, kita harus rethinking: apa sih yang the essential fields of economy yang masih tersedia bagi negara? Jangan lebih dari ini, sebab kalau lebih akan mengganggu semua, kacaubalau semua. Contohnya, Garuda diberi monopoli, sehingga yang lain nggak bisa berkembang. Caranya: BUMN berpaculah, tapi kowe harus menang, yang lain harus ngalah. Ini ‘kan nggak bener!

Jadi, menurut saya ada semacam ketidaktuntasan pemikiran. Tapi mungkin karena saya dari luar, maka perspektifnya bisa lebih jelas. Ini bukan berarti tidak ada pengaturan yang lebih ketat terhadap swasta. Swasta harus ketat. Kalau ndak, nanti yang lemah akan tergulung yang kuat. Tapi tidak berarti swasta harus dirugikan kedudukannya; disadvantaged position. Sekarang ‘kan begitu modelnya.

Lalu Anda melihat perusahan-perusahan swasta yang besar-besar sekarang bagaimana?

Begini. Pertama, saya tidak pernah melihat dalam kerangka pri atau nonpri. Artinya manusia ekonomi itu, ya, manusia ekonomi. Sukses itu ‘kan tidak ditentukan oleh pemilik saja ‘kan? Dan tidak ditentukan oleh eksekutif tertinggi saja. Staf yang lain, yang nonpri, itu ya cukup berjasa. Menurut saya, bukan soal pri-nonpri lagi. Karena orang Cina dari dulu itu sudah dibatasi nggak boleh politik, mereka sementara itu kohesinya tinggi, lalu konsentrasi di bidang ekonomi, lama-lama terjadi akumulasi modal. Nah, persoalannya dalam akumulasi modal itu ada sebahagian konglomerat yang mencapainya dengan cara-cara tidak tepat, itu saja. Secara ekonomis tidak tepat, karena adanya patronase ekonomi. Yang begini ini, ketika lemah dulu, dilindungi. Ibaratnya negara ini jadi omnya. Om itu lebih sayang daripada bapak ha,ha….. Lalu sekarang deregulasi, lepas sama sekali. Ini ‘kan sebenarnya tidak fair terhadap sektor-sektor lain dalam masyarakat. Menurut saya, ya harus ada semacam kompensasi, yakni keharusan dari konglomerat untuk menolong perusahan-perusahan kecil. Jadi, satu program yang dengan sadar diarahkan ke sana. Ini pengorbanan besar bagi konglomerat, sebab pada dasarnya mereka ini ‘kan lagi laju-lajunya. Menurut saya ini harus dilakukan, sebab kalau ndak, nanti kesenjangan ekonominya terlalu jauh.

Hanya pemerintah yang bisa melakukan itu?

O, ya, itu keputusan politik. Umpamanya kita berbicara laju pertumbuhan ekonomi kita, katakanlah rata-rata 50% beberapa tahun ini. Itu sebenarnya sektor lain mengalami regresi. Pegawai negeri itu baru sekarang naik 10% gajinya. Purchasing power masyarakat kecil, yang mayoritas ini, menurun semuanya. Berarti kemampuan dari konglomerat untuk maju itu pesatnya bukan main. Prosentasenya sangat tinggi. Nah, bagaimana ini diseimbangkan? Ini harus disetop. Oke, enough is enough. Kamu sudah gedhe. Kamu harus memberi kompensasi atas keenakan yang sudah kamu terima. Kamu akan tetap kuat dan kuat. Dan dengan adanya paksaan berkompensasi seperti ini, konglomerat akan lebih kuat. Karera ini akan memberikan environment yang menantang. Sehingga nantinya kamu akan sanggup berkompetisi dengan konglomerat di luar. Di sana apa kamu kira enak? Di sana juga berat. Yang jadi konglomerat di sana itu ‘kan karena daya tahannya yang luar biasa. Nah, kamu ini belum punya itu! Jadi ada semacam proses reduksi konglomerat. Ada baiknya kalau tokoh-tokoh budaya, pemikir, ilmuwan, oleh pemerintah sering-sering dipertemukan dengan pengelola dan pemilik perusahan-perusahan besar.Setidaknya dalam suatu dialog yang demikian itu ada saling pengenalan visi masing-masing. Di negara-negara maju hal semacam ini sudah berlangsung lama. Seperti Asia Society, upaya untuk memahami asia dan mempengaruhi politik luar negeri pemerintah AS itu didukung oleh perusahan-perusahan besar dan dipimpin oleh pengusaha-pengusaha. Nah, pengusaha di sini belum mau begitu. Biasanya Cuma ngasih duwit. Contohnya, di CSIS mereka Cuma ngasih duwit. Saya lihat di forum-forum itu mereka masih diam saja. Saya pernah-coba bayangkan- menghadiri sebuah konferensi tentang Pasific rim. Yang datang Presiden dari Panama, Vice President dari GM. Mereka itu datang mendengar dan memberikan sumbangan pikiran. Saya diundang mewakili gelandangan ha..ha.. ha,

Ini ‘kan pikiran Gus Dur…. Lalu apakah pikiran semacam ini diharapkan muncul di tingkat pengambilan keputusan politik?

Ya, saya ndak tahu. Saya belum pernah sekalipun ngobrol soal ekonomi itu dengan orang kayak Pak Marlin, atau Pak Arifin. Juga dengan para pengambil keputusan politik seperti Pak Moerdiono, Pak Benny. Mesti ngomong soal politiknya an sich. Sebenarnya banyak kenalan ekonomi, tapi nggak pernah ngomong ekonomi. Sebab kalau saya mau ajak ngomong takut, terus dia ngeluarin angka segitu banyak. Ketimpa daftar angka itu, matilah saya. Kalau ekonomi ‘kan begitu’ kayak militer saja. Militer kalau ditanya ya terus nyebutin senjata berat sekian, tipe ini sekian, pelurunya sekian. Nah, matilah kita. Jadi saya belum ketemu orang ekonom yang ngomong sederhana.

Dalam interaksi antar berbagai kepentingan di dalam negeri ini, sebenarnya di mana NU menempatkan dirinya?

NU sebenarnya belum merumuskan. Kami baru membatasi diri dalam pendidikan politik dengan cara menumbuhkan budaya politik. Cara berpolitik yang sehat itu kayak apa? Apa main pukul teman sendiri? Mungkin di bidang budaya kita sudah, yakni NU mengembangkan kemampuan di bidang seleksi budaya, sebab penetrasi budaya dari luar itu ‘kan luar biasa kencangnya. Nah, ini harus ada mekanisme seleksi yang baik. Tapi di bidang ekonomi kita baru sampai ke tingkat uneg-uneg saja sama orang Cina…. Nah, yang begini diajak ngomong ‘kan belum bisa. Dulu ada yang dinamakan etika bisnis kesantrian, tapi dunia bisnis santri ‘kan hilang. Dulu itu ya sama dengan Cina. Dulu Cina itu juga nggak pakai cek…. bungkus rokok dibuka, lalu ditulis angka berapa, terus dibawa, semacam cek. Sudah jadi duwit itu. Santri dulu juga begitu. Antara mereka ada kode etik yang dijunjung tinggi. Jadi transaksi gedhe-gedhean itu catatannya diselipkan di kopiahnya. Dulu ada kode etik saudagar santri. Sekarang saudagar santri-nya saja sudah hampir habis….punah. Saya rasa saat ini belum ada etika bisnis di Indonesia. Belantara bisnis, iya. Di satu pihak di antara taipan-taipan itu punya kode etik sendiri antara mereka, tapi ini di luar kontrol masyarakat semua. Ini tampak nyata dalam hal ketidakmampuan negara untuk mengambil pajak yang wajar dari mereka. Juga tampak dalam ketidakmampuan mekanisme kita untuk meng-induce para warga bangsa ini untuk membuat personal savings yang cukup. Jangan lupa ekonomi Jepang itu menunda kenikmatan untuk masa depan. Ukuran-ukuran itu menunjukkan bahwa etika bisnis kita belum berkembang.

Perhatian NU ke arah ekonomi ini apa tidak karena posisinya dalam politik terpepet?

Mungkin di satu lapis kecil, ya. Tapi itu lapisan yang sangat tipis dan tidak berakar. Buktinya? Dalam Muktamar saya terpilih secara aklamasi, padahal pemimpin politiknya getol untuk mengembalikan NU ke politik. Ini menunjukkan bahwa di bawah, persepsinya lain; bukan politik. NU ini ‘kan lahir dari organisasi perdagangan. Tahun 1918 pemuda Abdul Wahab Hasbullah, itu Pakde-nya ibu saya, pulang dari Mekah dan mendirikan organisasi usaha koperasi kebangkitan pedagang, bukan kebangkitan ulama. Akhirnya, setelah sekian tahun, rupanya karena yang mimpin kiai ya nggak jalan. Setelah itu terjadi, lalu mereka membentuk Nahdlatul Wathon, di bidang pendidikan. Setelah menjelajahi kian kemari tidak berhasil, akhirnya mereka kembali ke gerakan agama, namanya Nahdlatul Ulama. Tapi sejak semula sudah ada concern tentang masalah-masalah ekonomi. Paling tidak, NU itu ‘kan lahirnya didukung oleh para saudagar santri.

Ada juga sementara pendapat yang mengatakan bahwa NU selalu membela status-quo. Ini bagaimana?

Ya nggak juga. Dari tahun ‘71 itu NU digebukin sampai tahun ‘82. Dan suara yang paling berani menentang mordenisasi model Ali Moertopo tahun ‘71, itu ya, NU. Yang lain diam saja. Orang yang mengatakan itu hanya melihat dari zaman Bung Karno dulu. Dan orang itu nggak ngerti. Masalahnya bukanlah status-quo atau bukan status-quo. Masalahnya adalah bahwa melawan PKI itu nggak bisa begitu saja, sehari jadi. Sikap NU dalam mempertahankan Soekarno dalam masa pra-Gestapu, itu ‘kan sebenarnya sikap semua orang, bukan hanya NU. Lalu semua berantem sama PKI. Apa dikira NU nggak? Yang berkelahi di daerah-daerah lawan Pemuda Rakyat itu siapa? Di Bandar Betsy itu orang NU yang berkelahi dengan PKI. Memang kami di bawah permukaan, nggak ada statemen. Sekarang sama saja. Kami ‘kan baik-baikan, tapi tidak berarti kami menghilangkan fungsi kritik. Fungsi koreksi itu tetap jalan. Dan, intinya, kita melaksanakan koreksi itu secara proporsional, nggak perlu terbuka, kayak anak mahasiswa itu. Nantinya di mata pemerintah tahun 2000 itu NU status-quo lagi. Padahal nggak juga ‘kan? Dari perilaku NU selama ini lalu terjadi proses dengan pemerintah. Bagaimanapun, pemerintah sekarang ini sedikit banyak sudah menuju kepada pemikiran kepentingan rakyat banyak, perimbangan daerah-pusat. Itu ‘kan tidak lepas juga dari pengaruh pola-pola koreksi yang dilakukan semua pihak, termasuk NU.

Anda duduk sebagai penasihat di banyak LSM. Pemikiran Anda sendiri tentang LSM yang genuine itu apa?

LSM itu wajar kalau sekarang ini posisinya agak kuat. Fungsi LSM itu sebenarnya menguji tesis-tesis pembangunan yang ada, yang diungkapkan dalam bentuk Repelita dan lembaga-lembaga yang melaksanakan pembangunan. Nah, LSM datang untuk menguji, maka muncullah pemikiran alternatif tentang pembangunan. Setelah ada pemikiran itu lalu LSM mencoba rintisan-rintisan. Dengan begitu, LSM menduduki tempat strategis suatu kelompok yang bisa menyajikan sesuatu yang lain, yang lain dari birokratisasi yang terlalu jauh, regulasi yang terlalu jauh. Lantas karena alasan efisiensi dan keharusan menumbuhkan kemampuan bersaing secara ekonomis, maka pemikiran LSM ini mau tidak mau harus diserap oleh pemerintah. Tapi nanti akan muncul suatu masa di mana pemerintah dan pihak-pihak lain dalam pembangunan sudah mampu menyerap dan menjalankan dan   dimultiplikasikan. Nah, pada saat itu fungsi LSM sudah berkurang lagi. Jadi ada off dan on. Kalau pihak LSM memahami ini, dia nggak repot. Begitu pemerintah meniru dia, maka dia harus membuat rintisan baru. Jadi, selalu berada di depan. Kalau ini mereka paham, bagus. Tapi kalau tidak, lantas merasa dirinya super, menjadi alternatif pemerintah. Ini omong kosong! Apanya LSM mau mengganti pemerintah! Sekarang banyak LSM yang berpikir mau merombak struktur. Ah, itu omong kosong saja! LSM itu cuma berapa biji? Merombak struktur lantas lewat mana? Yang penting itu upaya penyadaran seluruh bangsa akan pentingnya tranformasi struktur yang sudah ada: yang feodal dijadikan struktur yang lebih rasional, yang tradisional dijadikan modern, struktur yang berwawasan tidak jelas menjadi lebih orientasi pada orang kecil. Tapi perubahan itu hanya bisa dirintis, ditunjukkan, tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau kita pahami ini, lalu ya LSM itu berperan nyata; tapi tidak sebesar dan sehebat yang dibayangkan. Kalau memaksakan bahwa LSM itu spektakuler, lalu bisa terjadi proses over–claim, terlalu menganggap diri hebat. Dia nggak tahu bahwa LSM bagaimanapun juga sebenarnya lemah, karena dia terdiri atas aktivis yang yakin akan kebenaran yang dibawakannya, tapi orang lain belum mengerti.

Anda yakin akan proses kemunculan kelas menengah baru yang lebih mendukung ide-ide demokrasi?

Menurut saya kita ini harus lebih hati-hati dengan tesis-tesis yang terlalu simpel seperti itu. Apa tidak terbalik. Kelas menengah di semua negara Dunia Ketiga itu cenderung mengambil manfaat dan birokrasi. Sampai hari ini saya belum melihat adanya kelas menengah yang memang menginginkan demokratisasi secara benar. Deregulasi yang mereka inginkan ya yang asal membela kepentingan mereka. Borjuasi yang muncul di Indonesia adalah orang kaya baru yang timbul dari fasilitas pemerintah. Dan kita semua tahu bagaimana kualitasnya. Dengan kata lain. Sistem politiknya memang tidak berdasarkan seleksi alami. Kalau petite bourguisie itu berangkat dari kesulitan yang ditimbulkan oleh pemerintah, penguasa, kaum ningrat. Di Indonesia, ningrat biasa itu sudah hilang; yang ada ningrat politik. Lalu muncul juga ningrat ekonomi, yaitu mereka yang tanpa bekerja keras bisa berhasil. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa survive? Yang paling banter kita bisa harapkan adanya kelas menegah yang docile, yang jinak. Maka Anda jangan mengharapkan demokratisasi dari itu, wong dia sendiri jinak kok! Mereka ‘kan membutuhkan jasa-jasa dari pemerintah.

Anda bayangkan NU masa depan itu seperti apa?

Ya sebuah organisasi yang tanggap terhadap program-program sosial, jadi tidak kehilangan akar-akarnya. Kalau bentuk luarnya, siapa yang bisa mengantisipasi. NU yang sekarang pun ‘kan nggak terbayangkan oleh bapak-bapak kita dulu. Ya, sebagai organisasi dengan anggota sekian banyak, tentu diperhitungkan. Tapi saya sadar juga bahwa itu suatu yang belum tentu bisa diterjemahkan menjadi kekuatan ‘kan? Kita harus tahu persis. Dengan istilah yang lebih sederhana; kita harus menggunakan kekuatan politik kita secara arif.

***

Percakapan yang di kantornya berlangsung dalam kesempatan Gus Dur sedang bersiap untuk rapat kerja pertama setelah ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Banyak masalah yang terungkap dalam percakapan itu yang tidak semua bisa dimuat di sini. Gus Dur memang telah berucap, dan kita masih bisa mengharap banyak dari tokoh satu ini. Tidak saja dalam kapasitasnya sebagai pembaharu di NU, akan tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang bisa menjadi perantara bagi bertemunya visi dari berbagai kalangan – yang terkadang saling berbentur.