Pembentukan Sebuah Forum di Bangkok

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Pada pertengahan Juni 2002, penulis pergi ke Bangkok, Thailand. Di kota tersebut, penulis menghadiri pembentukan sebuah lembaga pertimbangan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bernama World Council for Religious Leaders (Dewan Dunia Pemimpin-pemimpin Agama). Dalam anggaran dasar lembaga pertimbangan itu, dikemukakan bahwa lembaga itu mengacu kepada perdamaian dunia tanpa kekerasan, dan harus berbicara mengenai cara-cara mencapai perjuangan perdamaian dunia sebagai kenyataan yang paling diperlukan di dunia ini. Lembaga ini adalah hasil dan Konferensi Dunia untuk Agama dan Perdamaian (World Conference on Religion and Peace), yang dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu, Bill Clinton, tahun 2001. Penulis sendiri dan Presiden Khatami dari Iran, ketika itu, tidak dapat datang karena kesibukan masing-masing di dalam negeri. Namun, ia diwakili oleh Ayatullah Taskhiri dan Diwan Al-Taqrib Baina Al-Madzâhib (Dewan Pendekatan Antar Sekte). Dihadiri oleh para agamawan dari berbagai agama, pembentukan lembaga tersebut merupakan sebuah kejadian penting, karena para agamawan itu mewakili para agamawan sedunia untuk memberikan pertimbangan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Walaupun fungsi badan ini hanyalah memberikan pertimbangan belaka, yang dapat dipakai atau dibuang oleh organisasi tingkat dunia itu, namun pertimbangan yang diberikan memiliki bobot tersendiri. Karenanya, lembaga baru ini tidak dapat begitu saja diabaikan, sebab ia merupakan langkah baru untuk memperkuat badan tingkat dunia seperti PBB itu.

*****

Dalam pidato pembukaan, penulis mengemukakan tiga hal yang harus menjadi kerangka lembaga baru tersebut. Pertama, harus disadari bahwa pertimbangan yang diberikan akan memiliki spiritualitasnya sendiri, di tengah-tengah orientasi PBB sendiri yang bersandarkan filsafat materialisme dalam segenap teori pembangunan yang sekuler yang jauh dari ukuran-ukuran keagamaan. Kedua, pertimbangan yang diberikan memiliki latar belakang dinamika masing-masing agama yang penuh dengan perubahan, yang berarti ia adalah hasil dan sebuah proses yang belum selesai. Ketiga, proses yang menghasilkan pertimbangan-pertimbangan itu harus dilihat dari sudut pandangan dialog antaragama, bukannya konfrontasi antara agama dan materialisme.

Mengenai hal pertama, sudah jelas bahwa acuan materialistik sekarang merupakan bahan pertimbangan satu-satunya bagi organisasi tingkat dunia tersebut. Dasar-dasar pertimbangan geopolitik yang benar-benar materialistik dalam orientasi, merupakan satu-satunya nafas dalam mengambil keputusan. Ini terjadi, karena lembaga tertinggi dunia itu meneruskan proses pengambilan keputusan-keputusan nasional yang hampir seluruhnya didasarkan pada pemikiran materialistik masing-masing negara. Akibatnya, terjadilah perbenturan kepentingan, antara negara-negara besar yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

Dalam lingkup pikiran materialistik yang dominan, pertimbangan-pertimbangan spiritual yang dibawakan oleh berbagai agama tentu dirasa tidak diperlukan bagi PBB. Tetapi, kemacetan-kemacetan dalam pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh sederetan pertentangan yang ada kini, membuat setiap pertimbangan keagamaan menjadi kebutuhan tersendiri yang dapat membawa pemecahan, melalui pendekatan spiritual yang holistik. Di sinilah nantinya akan terasa adanya keperluan membentuk dewan baru itu.

*****

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan spiritual itu hanya pencerminan belaka dan dinamika yang terjadi di masing-masing agama. Aspek-aspek tradisionalisme dan pembaharuan dalam masing-masing agama terjadi dalam skala yang sangat luas, dan merupakan proses yang memberikan bekas mendalam atas perilaku perorangan maupun kelompok dalam masing-masing agama. Ini berarti, lembaga baru itu harus memperhitungkan aspek-aspek tradisional yang dipelihara dan langkah-langkah pembaharuan yang diambil oleh tiap agama, dan dari pengalaman tersebut baru dapat diperoleh pertimbangan yang matang untuk dibawakan kepada lembaga tertinggi dunia tersebut. Hanya dengan cara inilah, sebuah pertimbangan akan memiliki kematangan spiritual yang diperlukan, guna menghadapi dasar-dasar materialistik dari keputusan yang diambil oleh masing-masing negara.

Sedangkan aspek ketiga yang dikemukakan penulis, yaitu watak saling melengkapi dan tidak konfrontatif antara berbagai peradaban dunia, merupakan sebuah latar belakang yang diperlukan di masa-masa yang akan datang, sedangkan hal itu telah melatarbelakangi keputusan-keputusan bersama berbagai cabang dan anak cabang dari lembaga tertinggi dunia itu. Produk-produk UNESCO, Komisariat Tinggi PBB untuk HAM, konferensi antarbangsa mengenai lingkungan di Rio de Janeiro beberapa tahun lalu dan kegiatan-kegiatan sejenis, seluruhnya membawa produk-produk saling melengkapi dan bukannya pendekatan persaingan antara berbagai peradaban.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa PBB memiliki dua jenis produk saat ini yang harus dipahami apabila kita menginginkan ia menjadi lebih kuat di masa depan. Kemacetan dalam pengambilan keputusan, baik kegagalan dalam memutuskan maupun kegagalan dalam melaksanakan keputusan, tampak jelas sekali akibat perbedaan kepentingan negara-negara besar. Sebaliknya, dibutuhkan pelestarian dunia dan isinya, berdasarkan pada sikap yang mengacu kepada kepentingan bersama semua negara di masa depan. Di sinilah PBB dapat menyampaikan keputusan-keputusan yang membuatnya menjadi badan tertinggi dunia yang diperlukan di masa depan, dan bukannya lembaga yang terpaku pada kemacetan-kemacetan di masa kini belaka.