Sikap

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Ketika M. Fajrul Falaakh, MA maupun K.H. Musthafa Bisri, kedua-duanya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tidak bisa datang ke Pati untuk berceramah di hadapan massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Idonesia (PDI) beberapa waktu lalu, maka penggantinya adalah “juru dakwah Tiban” K.H. Nu’man Thahir (ketua Jam’iyatul Qurra’ Wal Khuffadh) yang mengisi kegiatan tersebut. PDI sendiri diwakili oleh Drs. Kwik Kian Gie, ketua Badan Litbang PDI, yang tentu saja diterima dengan antusias oleh warga PDI di kabupaten itu.

Warga PKB tidak banyak tampak dalam acara bersama, karena para Kiai NU setempat tidak mendukung pertemuan tersebut. Mereka membendung warga NU untuk tidak mengikuti acara itu, padahal ketua panitia acara tersebut adalah K.H. Mu’adz Thahir dari Pesantren Kajen di Mergoyoso. Alasannya klasik: warga PDI tidak mengindahkan Al-Akhlakul Karimah, melainkan berbuat seenaknya saja. Yang termasuk dalam barisan Kiai yang melarang warga NU untuk turun dalam acara itu adalah K.H. A. Sahal Mahfudz wakil Rais Am PBNU.

Karuan saja acaranya menjadi sangat pincang. Bahkan boleh dikata majelisnya menjadi forum PDI, sarat dengan kaos merah, yang menjadi tanda kebesaran warga PDI. Juga, di lapangan tampak sepeda motor yang dipenuhi bendera PDI, dan tanda-tanda PDI lain di tengah-tengah massa yang memenuhi alun-alun kota Pati. Bahkan fungsionaris partai-partai lain yang diundang terbagi menjadi dua macam. Yang dari PKB dielu-elukan oleh para hadirin, sedangkan dari Golkar dengan baju kuning mereka disoraki para pengunjung sehingga harus ditolong panitia agar bisa ke tempat asalnya dengan aman.

Hal ini menunjukkan dengan nyata, bahwa di daerah Pati itu hanya ada dua parpol yang patut diperhitungkan. Di sebelah Utara kota Pati ada PKB, yang menggambarkan kekuatan NU sampai ke pantai Utara. Sedangkan di sebelah Timur dan Selatan kota, terdapat konsentrasi massa warga PDI, termasuk Juwana yang menjadi tempat kelahiran Drs. Kwik Kian Gie. Ini mencerminkan adanya perimbangan kekuatan pada masa pemilu tahun 1955 yang lalu, dengan warga SI mengklaim kota Pati-nya.

Pembicara dari NU, yaitu K.H. Nu’man Thahir yang berasal dari Surabaya, berbicara mengenai pentingnya memelihara akhlak yang mulia dalam perjuangan politik. Masyarakat yang dihadapinya, tampak jelas sekali memerlukan akhlak yang mulia. Keberingasan lahiriyah yang diperlihatkan warga PDI itu pada akhirnya dijinakkan oleh pidato “juru dakwah Tiban” itu. Suasana berubah menjadi sepi baik oleh pidato itu maupun azan zuhur dari Masjid di dekat alun-alun tersebut.

Apa yang diuraikan di atas, menunjukkan dua hal; etika politik kita memerlukan upaya khusus untuk meredam semangat menyala-nyala dari para pengikut PDI, sementara dakwah para da’i dapat digunakan untuk tujuan memperbaiki hal itu. Tanpa dakwah seperti itu, kampanye pemilu kita yang akan datang, tampaknya akan menjadi runyam. Karena antara semangat di satu pihak dan kesadaran di pihak lain tampak tidak berhubungan sama sekali.

Hal ini, juga tampak dalam peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw. di Istora beberapa waktu lalu. Dalam acara yuang dihadiri oleh ketua umum PDI Megawati Soekarnoputri itu, semangat meluap-luap digunakan untuk menjayakan partai di kalangan anggotanya. Baru ketika K.H. Nur Muhammad Iskandar SQ meminta hadirin membacakan fatihah untuk K.H. Abdurrahman Wahid, segera saja majelis menjadi tenang dan memenuhi permintaan tersebut. Dengan kata lain, semangat yang bisa meledakkan suasana itu segera diarahkan ke arah positif oleh isi dakwah yang mementingkan Al-Akhlakul Karimah itu.

Jelas dari uraian di atas, bahwa diperlukan peranan agama untuk meredam hiruk-pikuk perbincangan politik kita. Tanpa adanya peranan seperti, dikhawatirkan etika politik semau gue akan menjadi sangat dominan. Karena itulah, harus dilakukan upaya untuk mengatur agar tercapai keseimbangan antara semangat menyala-nyala dan kesadaran yang kuat di kalangan pemilih. Tanpa adanya hal itu, dikhawatirkan pemilu kita akan menjadi ajang tindak kekerasan yang merugikan semua pihak.

Karena itulah, saya menghargai sikap pimpinan PKB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meminta agar iring-iringan sepeda motor PKB dalam rapat umumnya hanya mengambil satu jalur jalan saja, hingga tidak terlalu menyulitkan pengaturan lalu lintas. Ini berarti, adanya keharusan pengaturan diri sendiri yang kuat di kalangan peserta pemilu yang akan datang. Saya percaya hal itu telah dimiliki oleh masyarakat, hingga kita sebagai bangsa dapat memasuki acara sepenting pemilu itu dengan hati yang tenang. Bukankah demokrasi penuh dengan tantangan bagi kita?